Santri Tuntut Bos Trans7 Minta Maaf, Ini Respon Ketua DPRD Jatim

Siginews.com-Surabaya – Menanggapi ribuan massa demo ‘Aliansi Santri Nderek Kyai se-Jawa Timur Menggugat Trans7’ di depan kantor DPRD Jatim, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan para santri.

“Kita tindaklanjuti ke teman-teman kita yang di komisi yang berhubungan langsung dengan Komdigi,” ujar Musyafak saat diwawancarai langsung oleh tim Siginews di ruang kantor DPRD, Selasa (21/10/2025).

Musyafak juga menegaskan bahwa protes ini menunjukkan keresahan yang meluas, tidak hanya di Jakarta atau daerah lain, tetapi juga di Jawa Timur.

“Termasuk kemarin sudah dilakukan pertemuan di Jakarta dan rangkuman ini kita juga akan sampaikan kesana bahwa tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di daerah lain, tetapi di Jawa Timur juga terjadi kegiatan protes dan demo besar-besaran,” tambahnya.

Politisi PKB ini menyebut bahwa keputusan selanjutnya akan bergantung pada hasil pertemuan antara pihak Trans Media dengan ulama yang merasa dirugikan.

“Kita lihat setelah janjinya lima hari setelah adanya ini, CT (Chairul Tanjung) Owner Trans Media itu datang ke Kyai Anwar. Seperti apa pihak Lirboyo, pihak kyai dengan adanya kedatangan beliau itu, nanti apa langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya.

Musyafak menekankan peran DPRD hanyalah sebatas menampung aspirasi dan mengawal proses hukum dan regulasi.

“Kita DPRD ini ya menunggu laporan, menunggu aduan, kemudian tindaklanjutnya sesuai dengan keputusan yang nanti kita musyawarahkan dengan pimpinan lainnya,” pungkasnya.

 

Berikut adalah lima poin tuntutan utama yang disampaikan oleh Aliansi Santri Nderek Kyai se-Jatim:

1. Hentikan penayangan video Xpose Trans7.

2. Owner Trans Media wajib meminta maaf secara langsung kepada Kyai Anwar dan disiarkan secara langsung (live) di semua jaringan Trans Media, serta menghapus video yang menghina kyai yang sudah tersebar di media sosial.

3. Menuntut pemberian sanksi pemberhentian dan proses hukum bagi semua yang terlibat dalam proses pembuatan video Xpose Trans7.

4. Pihak kepolisian diminta secepatnya memproses hukum aduan yang telah disampaikan para santri.

5. Menuntut DPRD Jatim untuk mengawal regulasi media yang lebih tegas dan mendidik, serta mendorong Komisi Penyiaran Daerah (KPD) dan Komdigi untuk menelaah tayangan Xpose Trans7, dan jika ditemukan pelanggaran regulasi, izinnya diminta ditutup.

 

 

 

 

 

(Editor Aro)