Sebelumnya 35 hingga 40 Tahun, Kini Antrean Haji Jadi 26 Tahun

Siginews.com-Bogor – Masa tunggu (antrean) keberangkatan jemaah haji Indonesia yang sebelumnya sempat mencapai 35 hingga 40 tahun kini berhasil dipangkas secara signifikan menjadi kisaran 26 tahun.

Selain itu, kini fasilitas akomodasi hotel bintang 5 bisa dinikmati jemaah reguler di ring satu Masjid Nabawi.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengawasan ketat yang dilakukan legislatif bertujuan untuk mengawal perbaikan pelayanan publik secara riil di era pemerintahan saat ini, khususnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terbukti efektif menekan ongkos haji secara signifikan dalam dua tahun terakhir.

“Beliau (Presiden Prabowo) ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi skemanya,” kata Cucun dalam keterangan resminya usai pertemuan bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan evaluasi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).

Laporan pengawasan DPR RI menyoroti pada aspek kualitas akomodasi jemaah reguler di Tanah Suci. Pada musim haji 2026, tercatat hampir 17 ribu jemaah reguler Indonesia menempati zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi, Madinah, dengan fasilitas hotel berbintang 5.

Di samping pembenahan fasilitas pemondokan, sistem manajemen keberangkatan juga mencatatkan kemajuan, yakni:

1. Pencegahan Jemaah Ilegal: Penerapan sistem imigrasi terpadu dinilai jauh lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah keberangkatan jemaah non-resmi atau ilegal.

2. Diversifikasi Konsumsi: Kementerian Haji dan Umrah sukses menegosiasi ulang pihak syarikah di Arab Saudi sehingga menu makanan jemaah kini lebih variatif dan disesuaikan dengan selera nusantara.

Merespons berbagai capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan DPR RI untuk mempertahankan ritme kerja sama yang solid ini. Prabowo menekankan bahwa koordinasi dan komunikasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama di balik suksesnya inovasi pelayanan haji tahun ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, turut memberikan catatan sosiopolitis agar pemerintah tetap mengantisipasi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi operasional haji di masa mendatang.

“Dalam tantangan haji ke depan tentu karena kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik sehingga haji kita ke depan akan lebih sukses lagi,” ujarnya.

Kendati demikian, pihak parlemen menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen penuh Presiden Prabowo dalam mengawal maslahat umat Islam di Indonesia melalui reformasi pelayanan haji yang lebih profesional.

 

(Editor Aro)