Stop Acuh Didatangi Petugas BPS, Sensus Ekonomi Pintu Validasi Bansos

Siginews.com-Surabaya – Masyarakat diimbau untuk tidak bersikap acuh dan menutup diri saat didatangi oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam momentum Sensus Ekonomi 2026.

Agenda sepuluh tahunan ini ditegaskan menjadi instrumen krusial dan pintu masuk utama pemerintah dalam melakukan validasi data jaminan sosial, guna meminimalkan risiko salah sasaran (inclusion dan exclusion error) pada penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) serta program pemberdayaan ekonomi ke depan.

Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai dirinya mengikuti langsung seluruh tahapan wawancara instrumen sensus oleh tim BPS Provinsi Jawa Timur di kediaman pribadinya di kawasan Jemursari, Surabaya, Rabu (24/6/2026).

Didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati, Khofifah memberikan contoh nyata bahwa keterbukaan informasi dari publik sangat menentukan kualitas potret peta perekonomian riil.

“Kalau kita ingin bahwa setiap Bansos itu valid datanya, tidak ada inclusion error dan exclusion error, maka salah satu pintu masuknya melalui Sensus Ekonomi ini. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh tim teknis sehingga kualitas data semakin baik. Data yang valid dan akurat adalah kunci,” tegas Gubernur Khofifah.

Sensus Ekonomi 2026 difokuskan untuk menyasar seluruh klaster aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia melalui metode kombinasi, yakni pengisian daring (online) serta verifikasi faktual dari rumah ke rumah (door-to-door).
Jadwal berlangsung secara masif sejak 15 Juni hingga berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang.

Khofifah mengingatkan sensus ini akan menjadi kompas bagi penyusunan program kerja kementerian maupun pemerintah daerah dalam satu dekade ke depan.

Oleh karena itu, ia menyerukan seluruh elemen warga, dari pelaku usaha mikro hingga makro, untuk menyajikan basis informasi yang sejujurnya kepada petugas.

“Mari kita berikan data dan informasi yang benar kepada petugas sensus karena partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin baik pula manfaat yang dapat dihasilkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati merinci, demi menyisir seluruh wilayah di Jawa Timur, pihaknya telah menerjunkan sebanyak 41.538 petugas lapangan.

Wilayah Kabupaten Malang tercatat menyerap alokasi instrumen petugas terbanyak, sementara untuk wilayah metropolitan Kota Surabaya diperkuat oleh 1.980 personel sensus.

Hingga paruh kedua bulan Juni, akumulasi data agregat yang masuk ke sistem BPS Jatim baru menyentuh angka sekitar 10 persen dari total target objek pendataan.

Dengan sisa waktu yang ada, otoritas statistik optimistis target tenggat waktu dapat terpenuhi asalkan mendapatkan respons kooperatif dari publik.

“Ini kesempatan kerja yang bekerja selama dua bulan setengah. Sejak tanggal 15 Juni hingga hari ini, sekitar 10 persen yang sudah kami data untuk total se-Provinsi Jatim, InsyaAllah sampai dengan akhir Agustus nanti bisa kita selesaikan. Kami optimis seluruh masyarakat nanti akan memberikan data dengan jujur dan lengkap,” pungkasnya.

 

(Editor Aro)