Tekankan Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Golkar Restui RAPBD Jombang 2026

Siginews.com-Jombang – Dukungan penuh diberikan Fraksi Partai Golkar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat paripurna, Fraksi Golkar menegaskan bahwa komitmen utama mereka adalah memastikan seluruh program pembangunan akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Rahmat Agung Saputra, yang mewakili Fraksi Golkar, secara khusus menyoroti upaya Pemkab Jombang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, langkah intensif, mulai dari penguatan basis data wajib pajak hingga digitalisasi pelayanan pajak daerah, merupakan inovasi yang patut diacungi jempol dan didukung penuh.

“Langkah ini adalah strategi cerdas yang mendukung peningkatan penerimaan pajak untuk membangun Jombang secara adil dan merata. Penyesuaian besaran PBB-P2 yang proporsional akan membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, sembari memaksimalkan potensi pajak komersial seperti pabrik, SPBU, dan gudang,” ujar Agung dalam pesan ditulis wartawan, Sabtu (15/11/2025).

 

Sinergi dan Optimalisasi Pendapatan

Selain sektor pajak, Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi kenaikan pendapatan retribusi sebesar 2,60 persen pada 2026. Fraksi berharap sinergi antarperangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan retribusi dilakukan dengan sistem daring yang cepat dan efisien untuk memudahkan masyarakat dalam membayar secara tertib.

“Pengawasan dan evaluasi sumber pendapatan retribusi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sinergitas lintas OPD, retribusi daerah dapat lebih optimal dan hasilnya kembali kepada masyarakat,” tambahnya.

Fraksi Golkar turut mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jombang, yang pada 2026 diproyeksikan meningkat 2,68 persen. Salah satunya adalah PERUMDA Perkebunan Pangklungan yang dinilai terus berbenah dan menunjukkan tren positif.

“Dengan direksi baru, kami berharap BUMD semakin inovatif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kinerja ekonomi daerah,” tegas Agung.

 

Dukungan untuk Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata

Fraksi Golkar juga mendorong Pemkab Jombang untuk melakukan efisiensi dan fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pendapatan daerah, menurutnya, bisa dilakukan melalui pemanfaatan potensi Corporate Social Responsibility (CSR) serta sinergi program kementerian.

“Kita harus kreatif mencari sumber pendanaan baru dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Program kementerian yang sejalan dengan daerah perlu disinergikan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Fraksi Golkar juga menyinggung peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Program “satu dusun satu usaha prioritas” disebut dapat menjadi proyek percontohan penguatan ekonomi rakyat di pedesaan.

Tidak hanya sektor ekonomi, Golkar juga mendukung pengembangan potensi wisata daerah, seni, dan budaya lokal yang diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi Jombang. “Jika wisata Jombang berkembang, yang diuntungkan bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga masyarakat luas,” kata pria yang duduk di Komisi D DPRD Jombang tersebut.

 

Penyempurnaan Data dan Perlindungan Guru

Di luar isu anggaran, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Fraksi meminta Pemkab memperbaiki data melalui verifikasi lapangan, karena masih banyak warga miskin yang belum terdaftar, agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, Fraksi menegaskan pentingnya pelaksanaan penuh SK Bupati No.188.4.45/369/415.10.1.3/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Jombang, terutama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar.

Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar mengapresiasi penyerapan anggaran yang dinilai efektif dan efisien, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan beton yang menunjang aktivitas masyarakat dan mendukung akses menuju kawasan wisata.

“Kami berharap, dengan kebijakan yang terarah dan berpihak kepada rakyat, Pemerintah Kabupaten Jombang mampu mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat,” pungkasnya.

 

(Pray/Editor Aro)