Tuntutan Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia di Hari HAM 2025

Siginews.com-Jakarta – Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 2025 ini, Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA) berdiri bersama jutaan pekerja Indonesia khususnya para pengemudi ride hailing (ojek online) untuk menyuarakan kenyataan pahit yang terus berlangsung dari hari ke hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan pengemudi ride hailing semakin terjerumus ke dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Para pengemudi bekerja tanpa kepastian pendapatan, tanpa perlindungan sosial, tanpa jam kerja yang wajar, bahkan banyak yang terpaksa menjadi gelandangan/homeless hidup di jalanan, tidur di emperan toko dan SPBU demi mengejar order agar dapat bertahan hidup.

Kenyataan ini adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang nyata. Negara gagal hadir melindungi warganya yang bekerja di sektor digital platform, sebuah sektor yang justru tumbuh besar di atas ekploitasi tenaga, dan tinggi risiko para pengemudi.

Atas situasi tersebut, SEPETA INDONESIA menyatakan protes keras dan menyampaikan tuntutan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera mengambil langkah konkret dan berpihak kepada pekerja.

 

TUNTUTAN SEPETA INDONESIA:

1. Segera keluarkan Peraturan Presiden tentang pekerja platform digital yang mengakui pengemudi sebagai pekerja.

Negara harus menghentikan praktik relasi semu “kemitraan” yang membuat pengemudi tanpa kepastian upah, tanpa perlindungan keselamatan kerja, dan tanpa jaminan sosial.

Presiden harus menerbitkan Perpres yang secara jelas menetapkan status pengemudi ride hailing sebagai klas pekerja, dengan hak atas upah layak, jaminan keselamatan kerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak oleh perusahaan aplikasi.

Hal mendesak saat ini yang harus segera ditunaikan adalah turunkan potongan aplikasi menjadi 10% dan perlindungan kepada ojol perempuan mendapatkan keselamatan, kesehatan kerja dan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual saat bekerja.

2. Segera bentuk dan sahkan Undang-Undang yang melindungi pekerja ride hailing dan kurir.

Diperlukan payung hukum yang komprehensif untuk memastikan pengemudi ojek online dan pengantar barang/makanan diperlakukan sebagai pekerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

Tidak boleh lagi nasib jutaan orang diserahkan semata-mata kepada algoritma, tarif sepihak, dan kebijakan perusahaan aplikasi yang merugikan serta hak berserikat dan berunding.

3. Segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. RAMPAS seluruh uang koruptor dan hukum seberat-beratnya.

Korupsi telah menggerogoti keuangan negara dan menghambat pemenuhan hak-hak rakyat termasuk hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

Tidak ada keadilan sosial tanpa membersihkan negara dari praktik korupsi. Koruptor harus dihukum maksimal dan aset hasil kejahatannya dikembalikan untuk kepentingan publik.

4. Tetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional. Negara harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Pemerintah harus segera mengerahkan seluruh sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang menjadi korban.

Selain itu, penegakan hukum wajib dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan perusak hutan yang diduga kuat menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor.

Tidak boleh ada satu pun perusahaan yang lolos dari pertanggungjawaban.

 

Di Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ini, SEPETA INDONESIA menegaskan bahwa hak atas pekerjaan layak, penghidupan yang manusiawi, perlindungan sosial, serta keselamatan kerja adalah hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara.

Kami menyerukan kepada seluruh pengemudi, pekerja gig, pekerja sektor informal, serta masyarakat luas untuk bersatu dan memperkuat perjuangan demi keadilan sosial yang sejati.

 

Ketua Umum DPP SEPETA Indonesia, Iwan Setiawan

(Editor Aro)