Walikota Eri: Pejabat Perempuan Tak Diizinkan Suami Silakan Mundur

Siginews.com-Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang membidangi jabatan strategis atau di garda terdepan untuk mengantongi izin atau rida dari suami mereka. Jika tidak mendapat izin, mereka diminta untuk mengundurkan diri dari posisi tersebut.

Eri menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil mengingat beban kerja pejabat di garda terdepan, seperti lurah, camat, hingga kepala dinas, tergolong berat dan kerap menuntut mereka untuk bertugas hingga malam hari demi melayani masyarakat.

“Maka tadi saya sampaikan untuk minta izin suaminya, kalaupun ada yang tidak diizinkan, maka saya meminta mereka untuk mengundurkan diri,” ujar Eri saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (29/6/2026).

Ia menekankan bahwa bagi ASN perempuan yang bertugas di lapangan, restu suami hukumnya menjadi penting. Dukungan dari keluarga dinilai menjadi faktor krusial agar pelayanan publik berjalan optimal tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga.

“Karena saya minta yang perempuan-perempuan ini minta izin suaminya harus fardhu ain. Karena dia ada yang keluar malam, ada yang menjaga malam,” lanjutnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menambahkan, dirinya tidak ingin dedikasi ASN dalam melayani warga justru memicu konflik domestik.

“Saya tidak ingin ketika bekerja untuk kepentingan warga Surabaya tapi ternyata gegeran (bertengkar) di rumah tangganya. Karena ada selisih paham atau seperti apa,” tegas Eri.

Meski demikian, Eri meluruskan bahwa pejabat perempuan yang tidak mendapatkan izin suami tidak akan kehilangan status jabatan strukturalnya.

Mereka tetap akan menjabat, namun posisinya akan digeser agar tidak berada di garda terdepan yang menyita waktu malam.

“Jadi dia tetap akan menjadi struktur, tapi tidak nomor satu. Seperti kalau camat jadi Kabid (Kepala Bidang), lurah jadi Katimja (Kepala Tim Kerja), tetap dia menjabat tapi tidak di garda terdepan,” paparnya.

Akibat adanya kebijakan khusus ini, agenda mutasi massal ASN Pemkot Surabaya yang semula dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dipastikan bergeser.

Pihak pemkot tengah menunggu rekapitulasi data dari para pejabat perempuan yang mengurus surat izin dari suami mereka ke bagian kepegawaian.

Evaluasi mutasi ini nantinya juga aka(wln menyasar jajaran lurah serta tiga kecamatan yang sebelumnya sempat mendapatkan teguran.

 

(Editor Aro)