Waspada Kemarau Panjang, Khofifah Pimpin Rakor Mitigasi Dampak Bencana

Siginews.com-Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi proaktif menghadapi musim kemarau ekstrem tahun 2026. Berdasarkan data BMKG, durasi kemarau tahun ini diprediksi mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah wilayah, dengan puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026). Rakor ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, bupati/wali kota se-Jatim, hingga perwakilan kementerian terkait.

“Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini. Bupati dan Wali Kota harus segera melakukan plan of action dan memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” tegas Gubernur Khofifah.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian, mengingat puncak kemarau diprediksi akan berdampak pada 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare lahan sawah di Jawa Timur. Sebagai langkah antisipasi,

Pemprov Jatim telah menyiapkan strategi penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk, embung, pembangunan sumur bor strategis, serta optimalisasi pompanisasi.

“Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, Bupati / Wali Kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” ucapnya.

Selain kekeringan, Gubernur Khofifah menaruh perhatian khusus pada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menekankan perlunya sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif serta respon cepat melalui operasi darat maupun udara.

Masyarakat juga diimbau keras untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan yang dapat memicu siklus bencana yang lebih besar.

“Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla,” imbaunya.

Sementara, apresiasi datang dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Raditya Jati, yang menilai Jawa Timur konsisten menjadi contoh nasional dalam mitigasi bencana yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Ia mendorong agar anggaran pra-bencana diperbesar guna meminimalisir risiko dampak di lapangan.

Hingga 31 Maret 2026, Jawa Timur mencatat 121 kejadian bencana yang didominasi angin kencang dan banjir. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa respon pemerintah tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus terukur dan berbasis data guna memastikan Jawa Timur tetap aman dan produktif di tengah ancaman perubahan iklim.

 

(Editor Aro)