Jombang – Awal Ramadan 1446 Hijriah (2025), Kabupaten Jombang mengalami kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan, sebuah fenomena penyakit tahunan.
Pemerintah memastikan ketersediaan stok tetap aman. Kenaikan signifikan terjadi pada cabai rawit kecil, yang melonjak dari Rp 90.000 menjadi Rp 100.000 per kilogram di Pasar Pon Jombang.
“Cabai rawit harga Rp 100 ribu dari sebelumnya di harga Rp 90 ribu,” kata Wakil Bupati Jombag Salmanuddin Yazid atau Gus Salman, Senin (3/3/2025).
Termasuk kenaikan juga terjadi pada komoditas Cabai besar. Dari harga sebelumnya Rp 50 ribu, naik menjadi Rp 60 ribu, ada kenaikan Rp 10 ribu rupiah.
“Selain cabai kenaikan kebutuhan bahan pokok terjadi pada komoditas beras. Beras, ke harga Rp 13.500 dari harga semestinya Rp 12.500,” ungkap Wabup.
Gus Salman menyebut sebab kenaikan harga pada komoditas cabai disebabkan karena kelangkaan panen. Ia mengakui kenaikan harga pada komoditas Cabai merupakan penyakit tahunan yang mesti harus dicarikan solusi.
“Penyebabnya mungkin kelangkaan panen, memang penyakit tahunan dan tahun depan harus kita selesaikan gimana caranya petanj tepat panen ketika Ramadan,” bebernya.
Kendati mengalami kenaikan harga, berdasar informasi dari pasar yang Ia terima, jika stok bahan kebutuhan pokok aman saat Ramadan. Jika dimungkinkan akan dilakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga.
“Operasi pasar beras, kalau cabe kan iso Poso wong-wong, (kalau cabai kan bisa puasa orang-orang, red),” ujarnya.
“Minyak aman, beras aman, cabe insyaallah juga aman, tapi ya naik itu. Ini kan penyakit tahunan, kalau beras kita masih punya stok lebih dari 100 ton,” tandas Wabub Salman.
Informasi diterima media, inspeksi mendadak (sidak) stabilisasi pangan dilakukan disejumlah tempat. Selain di Pasar Pon Jombang, sidak dilakukan juga di toko modern Indomarco dan Superindo.
Turut serta dalam sidak, selain Wakil Bupati (Wabup) Salmanuddin Yazid atau Gus Salman, turut terlibat Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Agus Purnomo, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, jajaran Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait. (Pray/Editor Aro)
