siginews-Jakarta – Rapat kerja Komisi X DPR RI pada Rabu (2/7/2025) diwarnai ketegangan saat Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends, mendesak penghentian proyek penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Mercy secara tegas menyatakan bahwa sejarah seharusnya tidak ditulis dengan cara memilih-milih peristiwa yang hendak diangkat, terutama terkait sensitivitas tragedi 1998.
“Kami percaya ya Pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” ujar Mercy, merujuk pada pernyataan Fadli Zon yang meragukan kebenaran terjadinya pemerkosaan massal 1998.
Mercy menegaskan pentingnya permintaan maaf terlepas dari perdebatan diksi. “Kami sangat berharap permintaan maaf. Mau korbannya perorangan yang jumlahnya banyak, yang Bapak tidak akui itu massal, permintaan maaf tetap penting. Karena korban benar-benar terjadi,” katanya.
Ia lebih lanjut menyoroti bahaya penulisan sejarah yang tidak komprehensif. “Kalau memilih-milih saja mana yang ditulis dan mana yang tidak ditulis, ada banyak kekelaman-kekelaman yang ada di bawah permukaan yang tidak bisa kami ungkapkan satu per satu,” ujar Mercy.
Mercy mengingatkan bahwa sejarah tidak bisa dipisahkan atau diabaikan sebagian. Banyak sisi kelam sejarah yang mungkin tidak bisa diungkapkan seluruhnya, tetapi tetap menjadi bagian penting dari memori kolektif bangsa dan harus diakui keberadaannya.
(Editor Aro)
