siginews-Kuala Lumpur – Ribuan orang membanjiri jalanan ibu kota Malaysia pada Sabtu (26/7/2025) untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Unjuk rasa ini merefleksikan meningkatnya ketidakpuasan publik atas melonjaknya biaya hidup dan tuduhan kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji reformasi yang diusung Anwar saat kampanye.
Para pengunjuk rasa, yang diperkirakan polisi mencapai setidaknya 18.000 orang, sebagian besar mengenakan kaus hitam dan bandana bertuliskan slogan “Turun Anwar” atau “Mundur Anwar”.
Mereka berbaris di jantung kota Kuala Lumpur sebelum berkumpul di Lapangan Kemerdekaan untuk mendengarkan pidato dari para pemimpin oposisi terkemuka.
Tekanan Ekonomi dan Kebijakan yang Dipertanyakan
Anwar Ibrahim, yang naik jabatan pada November 2022 dengan platform reformis, kini menghadapi gelombang kritik.
Masyarakat menyoroti langkah-langkah pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendapatan, termasuk perluasan pajak penjualan dan jasa serta penyesuaian subsidi.
Kebijakan ini dikhawatirkan beberapa pihak dapat memicu lonjakan harga konsumen yang kian membebani rakyat.
Pekan ini, Perdana Menteri memang telah mengumumkan sejumlah upaya untuk meredakan kekhawatiran ini, seperti pemberian bantuan tunai, peningkatan bantuan untuk rumah tangga miskin, dan janji untuk menurunkan harga bahan bakar.
Namun, bagi sebagian warga, langkah ini belum cukup.
Nur Shahirah Leman (23), seorang anggota kelompok mahasiswa Islam dan pengunjuk rasa, menyuarakan kekhawatiran bahwa pajak baru dan tarif listrik yang lebih tinggi yang dikenakan pada perusahaan besar pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.
“Pajak-pajak ini dibebankan kepada produsen, sehingga secara otomatis akan memengaruhi harga pangan,” ujarnya.
Sorotan pada Isu Peradilan dan Tuduhan Korupsi
Selain masalah ekonomi, Anwar juga menghadapi tuduhan campur tangan peradilan dan keraguan atas komitmennya terhadap upaya antikorupsi.
Kritik ini mencuat setelah jaksa mencabut tuntutan korupsi terhadap beberapa tokoh yang berafiliasi dengan pemerintah, serta menyusul penundaan baru-baru ini dalam penunjukan hakim-hakim tinggi negara.
Anwar sendiri telah berulang kali membantah telah mencampuri urusan pengadilan.
Sementara, Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang akan berusia 100 tahun bulan ini, turut bergabung dalam unjuk rasa tersebut.
Ia menuduh Anwar menyalahgunakan jabatannya untuk mendakwa pesaing politiknya – tuduhan yang sebelumnya juga dibantah oleh perdana menteri.
“Mereka yang tidak bersalah akan didakwa, mereka yang berbuat salah akan dibebaskan,” kata Mahathir di hadapan massa.
Hubungan antara Mahathir dan Anwar, yang dulunya adalah mentor-murid namun kemudian menjadi rival sengit, telah mendominasi politik Malaysia selama hampir tiga dekade.
Meskipun sempat berbaikan untuk menggulingkan pemerintahan Barisan Nasional pada 2018, koalisi mereka runtuh dalam waktu kurang dari dua tahun di tengah pertikaian internal yang terus berlanjut hingga kini.
(Sumber: reut/Editor Aro)
