Surabaya – Dalam pidato Prabowo saat acara Kongres Muslimat beberapa hari yang lalu, mengatakan agar semua pemerintah mengurangi anggaran biaya rapat, dinas luar (DL), seminar, FGD, studi banding. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada gelaran Rapat Koordinasi Efisiensi Anggaran di Jawa Timur, Adhy Karyono menekankan pentingnya pembatasan melalui penyesuaian program agar dampaknya lebih optimal bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, penghematan dapat dilakukan dengan mengurangi alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan rutin di lingkungan pemerintahan, seperti biaya rapat, Dinas Luar (DL), FGD, seminar, dan lain-lain.
“Saya melihat, efisiensi anggaran ini dimulai dari kesadaran kita masing-masing supaya merencanakan program yang dampaknya lebih terasa di tengah masyarakat. Maka, kita harus mengurangi biaya dari kegiatan kita, seperti biaya akomodasi, perjalanan dinas, dan fasilitas lainnya dalam kegiatan program yang dijalankan,” ujar Adhy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di Lt.8 Ruang Hayam Wuruk, Kantor Setdaprov Jatim, Surabaya, pada Senin (17/2/2025).
Adhy melanjutkan, agar mengikuti arahan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari yang lalu.
“Kita ikuti saja Inpres nomor satu itu kalau nanti hasil efisiensi ini diserahkan ke Kemendagri apabila tidak sesuai dan masih tidak efisien, maka diserahkan lagi ke Gubernur masing-masing,” sambung Adhy.
Ia menambahkan hal yang sama, instruksi ini lebih baik diikuti saja dan rekofusing saja dananya.
“Rekofusing itu adalah kita nyumbang yang diambil dari pusat kita tutup dari efisiensi. Kedua untuk program prioritas nasional, seperti, MBG, Stunting, dan program untuk Gubernur yang diusung belum ada anggarannya. Rekofusing itu tergantung dari kami mana yang lebih prioritas,” ucap Adhy.
Adhy Karyono menyadari bahwa ada pihak-pihak yang mungkin tidak setuju dengan instruksi presiden tentang efisiensi anggaran. Namun, ia tetap berkomitmen untuk melaksanakan efisiensi demi kepentingan pelayanan publik.
“Alangkah baiknya apabila demi meraih hati masyarakat kami bersedia memotong dan melakukan efisiensi anggaran. Tapi barangkali lebih atau ada sisa dari efisiensi tersebut akan kami atur kembali. Artinya kami sebenarnya merasa bahwa suasana kebatinan ini sama antara legislatif dan eksekutif terkait efisiensi anggaran,”ujar Adhy.
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) itu, diawali dengan laporan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Jatim), Sigit Panoentoen. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda Jatim), Moh. Yasin.
(Aro)
