Siginews-Surabaya – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, membuka mata publik terkait besarnya tantangan pengelolaan APBD kota. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur krusial dan layanan publik ternyata sangat signifikan.
Proyek ambisius seperti Outer East Ring Road (OERR) memerlukan Rp6 triliun, sementara Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) membutuhkan Rp1,6 triliun.
“Untuk OERR, kita membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp1,6 triliun,” ungkap Wali Kota Eri, Jumat (11/4/2025).
Belum lagi, penanganan banjir di perkampungan melalui pemasangan u-ditch diperkirakan mencapai Rp3 triliun, dan program perbaikan rumah tak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah memerlukan Rp245 miliar.
“Sehingga total kebutuhan Surabaya jika semua ingin kita kerjakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp7 triliun,” jelasnya.
Menimbang besarnya kebutuhan anggaran, ia menekankan perlunya kejelasan mengenai kelanjutan proyek OERR kepada masyarakat. “Kita harus jelas menginformasikan kepada masyarakat apakah OERR ini dapat dikerjakan atau tidak,” ujarnya.
Wali Kota Eri kemudian mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), seperti yang dianjurkan oleh Presiden. “Karena itulah saya mengatakan kepada DPRD, ayo bisa kita lakukan dengan pembiayaan sehingga OERR ini bisa jalan di tahun 2028. Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kalau ada pembangunan infrastruktur besar, gunakan KPBU sehingga pembayarannya sesuai dengan kemampuan kita,” terangnya.
Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya akan terhambat tanpa pembangunan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, sebuah proyek yang sulit diwujudkan hanya dengan APBD yang terbatas. “Sebagai gambaran, APBD Surabaya sebesar Rp12,3 triliun mungkin tampak besar, namun nyatanya tidak mencukupi untuk kebutuhan kota,” paparnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Eri merinci alokasi APBD yang terikat untuk belanja wajib. Seperti, alokasi untuk gaji pegawai di Surabaya, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru, mencapai Rp3,6 triliun. Dari total APBD sebesar Rp12,3 triliun, setelah dikurangi belanja gaji, tersisa Rp8,7 triliun.
“Kemudian, sesuai ketentuan, alokasi wajib untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBD, yang setidaknya mencapai Rp2,46 triliun. Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dan program Universal Health Coverage (UHC) sendiri membutuhkan anggaran Rp500 miliar per tahun, total anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan mencapai Rp2,4 triliun,” urainya.
Dari perhitungan itu, ia menjelaskan bahwa setelah dikurangi semua belanja wajib, sisa uang di APBD untuk membangun dan kebutuhan lain sangat sedikit. “Sisanya, saya cuma punya sekitar Rp2 triliun setahun yang bisa dipakai untuk hal lain,” ungkapnya.
Ia menggambarkan bahwa setelah pemenuhan berbagai belanja wajib yang besar, alokasi anggaran APBD untuk pembangunan dan kebutuhan operasional lainnya memerlukan prioritisasi yang cermat.
“Begini, sebagian besar APBD telah dialokasikan untuk gaji pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Sisa dana yang tersedia membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi, alokasi anggaran untuk pembangunan perlu disesuaikan dengan ketersediaan dana,” jelasnya.
Wali Kota Eri menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran Surabaya bisa mencapai Rp20 triliun. “Kalau saya hanya punya uang Rp2 triliun dalam satu tahun, ketika saya butuh Rp20 triliun berarti saya butuh 10 tahun untuk menyelesaikan tadi,” katanya.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengajak DPRD dan warga Surabaya untuk berdiskusi mengenai prioritas pembangunan dan skema pembiayaan yang paling efektif. “Apakah kita mengandalkan pembiayaan atau kita kerjakan dalam waktu 10 tahun ke depan? Karena selama ini orang Surabaya tidak pernah dikasih tahu tentang ini,” ujarnya.
Berdasarkan kondisi fiskal yang disampaikan, Wali Kota Eri Cahyadi berharap masyarakat Kota Surabaya dapat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Kota serta opsi-opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan.
Eri juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya untuk melaksanakan pembahasan mengenai prioritas pembangunan dan alokasi anggaran secara transparan, termasuk melalui mekanisme siaran langsung, sehingga seluruh warga kota dapat mengetahui secara detail.
“Saya bersama DPRD akan menentukan mana dulu yang akan dibangun. Saya ingin alokasi anggaran terbuka, semua orang tahu,” demikian pernyataan Wali Kota Eri.
(Editor Aro)
