Keputusan ini terjadi setelah pemerintahan Trump, melalui Badan Media Global AS (USAGM), memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan Voice Of America dan 600 kontraktor, serta menghentikan siaran VOA secara tiba-tiba pada bulan Maret
siginews-Washington DC – Dalam langkah yang mengkhawatirkan bagi kebebasan pers, pengadilan banding federal membatalkan perintah pengadilan distrik yang sebelumnya memaksa pemerintahan Trump untuk mempekerjakan kembali lebih dari 1.000 karyawan Voice of America (VOA).
Keputusan ini secara efektif membatalkan upaya untuk memulihkan operasional VOA yang dihentikan secara sepihak oleh pemerintahan Trump.
Hakim Distrik AS Royce Lamberth sebelumnya memerintahkan pemulihan karyawan dan kelanjutan siaran berita serta hibah, namun keputusan tersebut dibatalkan oleh mayoritas hakim banding dengan alasan kurangnya yurisdiksi.
Keputusan ini terjadi setelah pemerintahan Trump, melalui Badan Media Global AS (USAGM), memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan dan 600 kontraktor, serta menghentikan siaran VOA secara tiba-tiba pada Maret atas arahan langsung dari Presiden Trump.
Langkah ini secara efektif membungkam VOA, yang untuk pertama kalinya dalam 80 tahun sejarahnya, tidak lagi melaporkan berita.
Situs web VOA tidak diperbarui sejak 15 Maret, dan stasiun radio di berbagai negara yang mengandalkan program VOA terpaksa berhenti siaran atau hanya memutar musik.
Hakim Pengadilan Banding AS Cornelia Pillard, dalam dissenting opinion-nya, memperingatkan bahwa keputusan mayoritas ini akan mengakibatkan Voice of America dibungkam untuk waktu yang tidak dapat diperkirakan dan menghilangkan kemampuan Radio Free Asia dan Middle East Broadcasting Networks untuk menuntaskan kasus ini sampai tuntas.
Ia menekankan bahwa tindakan pemerintahan Trump, yang secara sepihak menghentikan operasional VOA, merupakan pelanggaran terhadap mandat Kongres yang menetapkan penyiaran sebagai kewajiban dan melarang cabang eksekutif menghentikan pendanaan secara sepihak.
Penasihat Trump, Kari Lake, yang mengumumkan penutupan VOA pada 15 Maret dengan alasan ‘kerusakan parah’ dan bias terhadap Trump, merayakan keputusan banding ini sebagai ‘kemenangan besar.’
Namun, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang upaya pemerintahan Trump untuk membungkam media yang kritis dan mengendalikan narasi informasi yang diterima publik.
(Editor Aro)
