siginews-Surabaya – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti program-program dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, agar tidak copy-paste program tahun sebelumnya.
“Rakyat butuh inovasi, bukan rutinitas,” ujar Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Jairi Irawan di sela Sidang Paripurna agenda Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Rabu (28/5/2025).
Jairi menerangkan, realisasi belanja daerah Tahun 2024 mencapai Rp 34,56 trilun atau 96,14 persen, terdiri dari Belanja Operasi Rp 22,99 triliun (95,36%); Belanja Modal Rp 2,30 trilun (93,09%); Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 140,5 miliar )72,89%): Belanja Transfer Rp 9,11 triliun (9,50%).
Meskipun secara kuantitatif tergolong tinggi, Banggar menyoroti beberapa temuan krusial yang patut menjadi perhatian seluruh dinas, biro maupun badan di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kualitas belanjda dan arah program pembangunan belum optimal,” tegasnya.
Di balik angka-angka tersebut, ada salah satu indikator penting yang menjadi sorotan yakni Indeks Theil-statistik untuk mengukur ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan dalam suatu populasi-(ukuran ketimpangan pembangunan antar daerah).
Pada Tahun 2024, nilai Indeks Theil mencapai 0,3324-jumlah ini jauh dari target akhir dalam RPJMD Perubahan 2019-2024 yang dipatok di kisaran 0,2959-0,3016.
“Terjadi ketimpangan yang masih tinggi. Pemerintah harus lebih agresif mengoreksi arah belanja agar manfaatnya benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujarnya.
Jairi menegaskan kembali, OPD dan Pemprov Jatim agar tidak melaksanakan program rutinitas, tapi harus berinovasi untuk kepentingan seluruh masyarakat Jawa Timur.
“Target pembangunan bukan hanya soal angka serapan anggaran, tapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata pada pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan keadilan sosial,” jelas politisi dari Partai Golkar ini.
(jrs)