siginews-Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk mempercepat implementasi program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, serta perwakilan BUMN, Forkopimda Jatim, dan bupati/wali kota se-Jawa Timur. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Insya Allah kita bisa lari cepat sebagai bagian dari tim penyukses program Presiden, supaya capaiannya bisa lebih maksimal,” kata Gubernur Khofifah.
Progres Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Khofifah melaporkan bahwa progres program KDKMP di Jawa Timur menunjukkan hasil yang signifikan. Sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum, di mana 99% di antaranya merupakan koperasi baru.
“Sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rinciannya 9 menjadi mockup nasional dan 59 KDKMP mulai menjalankan usahanya,” jelas Khofifah.
Namun, ia mengakui adanya kendala di lapangan, seperti masalah permodalan, skema pembayaran, dan regulasi. Ia berharap rapat ini bisa memberikan jawaban atas tantangan tersebut.
“Tentu dilapangan kita juga temui berbagai kendala mulai dari permodalan, skema pembayaran hingga regulasi. Maka lewat rapat hari ini kita akan menemukan jawabannya,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dalam upaya mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Jatim telah menerbitkan SK Pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/605/013/2025.
Satgas ini melibatkan total 16.930 petugas yang bertugas melayani 1,9 juta masyarakat.
“Ada total 714 SPPG di Jatim berdasarkan jenis dan 16.930 total petugas berdasarkan jenis tugas dan telah memberikan manfaat pada 1,9 juta masyarakat. Ini akan kita maksimalkan sehingga serapan tenaga kerjanya makin bagus, UKM kita juga makin bagus, produk pertanian juga makin bagus,” ungkapnya.
Khofifah juga menyarankan optimalisasi peran perwakilan BGM dan siap menyediakan gedung di depan Grahadi sebagai pusat koordinasi satgas.
“Ini akan kita maksimalkan sehingga serapan tenaga kerjanya makin bagus, UKM kita juga makin bagus, produk pertanian juga makin bagus,” ungkapnya.
Kinerja Ketahanan Pangan
Di sektor ketahanan pangan, Khofifah mengklaim bahwa kinerja Jatim meningkat pesat dalam enam tahun terakhir.
“Sesungguhnya posisi Jatim alhamdulillah nilai tukar petani mengalami peningkatan. Di Jawa Timur kita ini lumbung pangan nasional, kita punya surplus cukup besar,” lanjutnya.
Meski demikian, ia menyoroti kelangkaan beras medium di pasar-pasar tradisional, yang menyebabkan masyarakat harus membeli beras premium.
Kondisi ini dapat berpengaruh pada angka kemiskinan. Khofifah pun meminta bupati/wali kota untuk lebih intensif berkoordinasi dengan Bulog setempat guna memastikan ketersediaan beras medium.
“Tetapi bahwa di pasar-pasar yang terkait SPHP butuh dorongan khusus supaya beras medium ini bisa didorong ke Pasar Tradisional. Saya ke Pasar Tanjung Jember, lantai 1 maupun 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan tidak ada, mulai April. Maka saya mohon kepada Bupati/Walikota agak sering turun intensif sembari kordinasi langsung dengan Bulog setempat agar pemenuhan kebutuhan beras masyarakat makin merata dan terjangkau ,” pungkasnya.
(Editor Aro)
