siginews.com-Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, secara terbuka menegaskan sikap politiknya yang mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan silaturahmi di Istana Negara, Senin (1/9), Andi Gani menyatakan bahwa serikat buruh bukan hanya di belakang, melainkan berada di samping Presiden untuk mendukung agenda-agenda strategis bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Gani juga menyampaikan komitmen buruh untuk mendukung demokrasi yang damai.
Ia menekankan bahwa pihaknya mendukung demonstrasi sebagai saluran aspirasi, namun menentang keras aksi-aksi anarkis yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
“Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ucap Andi Gani.
Di hadapan para perwakilan buruh, Presiden Prabowo menanggapi langsung aspirasi mereka.
Andi Gani menyebut, Presiden berjanji akan menjaga ruang demokrasi dan mempercepat pembahasan dua rancangan undang-undang krusial, yaitu RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.
“Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” ujarnya.
Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui bahwa demonstrasi harus tetap diberi ruang sebagai cara rakyat kecil menyampaikan aspirasi.
Namun, demonstrasi tersebut harus tetap berlangsung secara konstitusional dan anti-kekerasan, sebuah pandangan yang sepenuhnya disepakati oleh Presiden.
“Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan orang-orang kecil—untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal lambat atau tidak mau mendengar. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” kata Iqbal.
(Editor Aro)
