Gresik – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik kalah praperadilan atas perkara penahanan Nurhasim tersangka penggunaan dana donasi/bantuan (CSR) PT Smelting Gresik pada Desa Romoo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Namun, Kejari Gresik langsung menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.
“Kami melaksanakan putusan Praperadilan Nomor :5/Pid.Pra/2024/PN.Gsk dengan cara melaksanakan melepaskan atau mengeluarkan tersangka (Pemohon Praperadilan) dari tahanan,” ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda, Selasa (22/10/2024).
Alifin menerangkan, pihaknya telah melakukan kajian amar dan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2024/PN.Gsk tersebut, terdapat beberapa kejanggalan.
Diantaranya, penggunaan dana donasi atau bantuan pengembangan masyarakat (CSR) yang sudah masuk ke dalam rekening kas Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik bukan kualifikasi sebagai kerugian keuangan negara karena PT Smelting adalah entitas badan hukum.
Pihaknya juga menyoroti pertimbangan yang menyatakan bahwa ‘Siapapun tidak boleh menyatakan adanya kerugian negara, kecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dalam praktek selama ini, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan atau persidangan, perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan juga oleh BPKP, Auditor pada Inspektorat atau internal kejaksaan, bahkan dalam beberapa kasus kerugian keuangan negara juga dilakukan oleh Akuntan Publik,” tegasnya.
Alifin menerangkan, terhadap tersangka (selaku Pemohon) selain disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, juga disangkakan pula melanggar pasal 8 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang Penggelapan uang/surat berharga dalam jabatan.
“Kami dari penyidik Kejaksaan Negeri Gresik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru Nomor : 1884/M.5.27/Fd.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024,” jelas Alifin.
Sebelumnya, Hakim Tunggal Adhi Satrija Nugroho membacakan putusan permohonan Praperadilan register perkara nomor 05/Pid.Pra/2024/PN.Gsk.
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Adhi Satria Nugroho, S.H saat membacakan putusan, Senin (21/10/2024)
Hakim juga Menyatakan Penetapan Tersangka (Nurhasim) oleh Termohon adalah Tidak Sah.
Memerintahkan Termohon untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan atas diri Pemohon.
Menetapkan tindakan Termohon melakukan penahanan kepada Pemohon adalah Tidak Sah.
“Memerintahkan Termohon untuk melepaskan/mengeluarkan Pemohon dari Tahanan,” ujarnya.
Hakim juga memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon
“Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil,” kata Hakim Adhi.
Demikianlah diputuskan pada Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Adhi Satria Nugroho, S.H, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Gresik. (roi)
