Dugaan Korupsi KBS Sejak Era Risma Terbongkar, Eri Buka Suara

Siginews.com-Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak akan menutup-nutupi kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Eri menegaskan dukungannya terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk mengusut tuntas temuan kas fiktif yang diduga telah berlangsung sejak kepemimpinan Tri Rismaharini.

“Seperti yang ada di KBS bahwa ada Rp8 miliar ketika di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma (Tri Rismaharini) sampai dengan (tahun) ini,” kata Eri, Rabu (22/7/2026).

Ia mengungkapkan, pembongkaran kasus ini berawal dari ditemukannya ketidakwajaran dalam laporan keuangan KBS yang mencatat keberadaan dana miliaran rupiah, namun fisik uangnya tidak ada.

“Kita buka semuanya sehingga tidak ada salah prasangka, prosesnya ada di mana, dan ternyata informasinya sampai dengan Rp10 miliar,” sambungnya.

Eri menceritakan, laporan keuangan KBS sejatinya disampaikan secara berkala dan rutin diaudit setiap tahun. Namun, ia mencium adanya kejanggalan saat membaca laporan keuangan tersebut.

Guna menjaga objektivitas, Eri kemudian menginstruksikan pemeriksaan ulang dengan melibatkan auditor independen yang terdaftar di bawah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari sanalah temuan dana fiktif tersebut terkonfirmasi hingga berlanjut ke ranah hukum.

“Karena saya lihat ketika baca audit itu kok ada yang (janggal) ini ya. Makanya selanjutnya saya minta untuk diaudit, tetapi dari audit tim independen yang di bawahnya BPK. Ketemulah hasil ini, ada uang sekitar Rp 8 miliar yang tidak wajar,” terangnya.

Eri berharap proses hukum di Kejati Jatim dapat membuat perkara pengelolaan keuangan BUMD milik Pemkot Surabaya ini terang benderang. Menurutnya, penuntasan kasus ini sangat vital agar tata kelola KBS ke depan semakin profesional.

Ia menegaskan, anggaran KBS harus difokuskan untuk operasional utama, yaitu pakan satwa dan kesejahteraan para karyawan, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Hewannya sehat, pakannya terpenuhi, kesejahteraan pegawai di KBS juga terpenuhi. Itu yang saya minta untuk terus dilakukan proses pemeriksaan. Anggaran yang ada itu satu digunakan untuk pegawai, yang kedua untuk pakan (satwa). Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi di-SPJ-kan untuk pakan dan lain-lain,” tegasnya.

 

(Editor Aro)