Gizi MBG Diragukan: Setiap Anak Dapat Jatah Rp 10 Ribu, Ini Rinciannya

siginews.com-Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) merinci alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan bahwa dari total jatah Rp 15 ribu per anak, hanya Rp 10.000 yang dialokasikan untuk bahan baku makanan.

Rincian ini lantas memicu keraguan mengenai nilai gizi yang bisa dipenuhi dengan alokasi dana yang tersisa.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bagaimana sisa Rp 5.000 dari jatah tersebut dialokasikan.

Rp 2.000: Dialokasikan untuk biaya sewa usaha, mencakup sewa gedung, tanah, peralatan, hingga ompreng (tempat makan). Nanik menekankan bahwa biaya ini adalah bentuk investasi yang harus ditanggung oleh mitra penyedia.

Rp 3.000: Digunakan untuk biaya operasional, termasuk pembayaran gaji karyawan, listrik, gas, internet, BBM, hingga sewa mobil untuk transportasi.

“Rp 10.000 sisanya seluruhnya untuk bahan baku,” tegas Nanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Nanik mengakui bahwa isu keraguan terhadap nilai gizi menu MBG ini muncul karena kecenderungan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

Mereka sering kali takut belanja berlebihan, sehingga menekan alokasi dana bahan baku.

“Kan ada orang, paling itu dibelanjakan itu hanya Rp 7.000-Rp 8.000 makanya menunya nggak bagus. Salah, ini karena memang kebanyakan itu yang tadi yang anak-anak yang baru ini karena takut belanja lebih, sehingga dia ngepasin,” ungkapnya.

BGN Melarang Total Produk Pabrikan untuk Hidupkan Ekonomi Lokal

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan menggerakkan ekonomi, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak akan lagi mentolerir penggunaan produk pabrikan atau ultra processed food.

“Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti,” ujar Nanik.

Ia menyebut, ke depan, anak-anak akan mengonsumsi produk roti yang dibuat oleh produksi lokal dari ibu-ibu UMKM. Pengecualian hanya berlaku untuk susu kemasan di wilayah yang memang tidak memiliki peternakan susu lokal.

 

(Editor Aro)