Instruksi Prabowo: Pangkas Izin Biar Harga Rumah Subsidi Makin Murah

Siginews.com-Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat dengan menargetkan pembangunan 141.000 rumah bersubsidi.

Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Presiden juga menginstruksikan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan perizinan dan biaya administrasi agar rumah layak huni semakin terjangkau.

Hal tersebut menjadi poin utama dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kediaman pribadi Hambalang, Bogor, Kamis sore (29/1/2026).

Presiden Prabowo menekankan bahwa kunci keberhasilan program perumahan rakyat terletak pada efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah akan memangkas berbagai bentuk perizinan serta biaya pengurusan administrasi yang selama ini sering menghambat proses pembangunan dan meningkatkan harga jual.

“Presiden berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak. Salah satu langkahnya adalah pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” jelas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut, Menteri PKP melaporkan kesiapan groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi. Hunian ini akan dibangun secara terintegrasi di tiga kawasan yang berdekatan dengan fasilitas publik esensial.

“Lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, progres di lapangan juga menunjukkan perkembangan positif dengan dimulainya land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

Proyek raksasa ini diprediksi tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Pemerintah memperkirakan pembangunan ini akan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari konstruksi hingga logistik.

(Editor Aro)