Ipuk – Mujiono Resmi Daftar Maju Pilkada 2024 ke KPU Banyuwangi

Banyuwangi – Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani – Mujiono, resmi mendaftar sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 ke KPU Banyuwangi.

Paslon dari unsur petahana tersebut mendaftar dengan berjalan kaki dari kediaman Ipuk Fiestiandani, yang lokasinya tak jauh dari kantor KPU setempat, pada Rabu (28/08/2024) atau hari kedua pendaftaran.

Sejumlah partai pengusul turut mengawal proses pendaftaran yang juga dimeriahkan dengan kesenian barong.
Pasangan Ipuk – Mujiono tiba di kantor KPU Banyuwangi sekitar pukul 09.00 wib.

Dalam proses pemeriksaan berkas yang dilakukan KPU sempat terkendala, lantaran dua partai yakni Gerindra dam PAN dalam sistem informasi pencalonan (silon) belum ada persetujuan DPP.

Anang Lukman Afandi, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyuwangi mengatakan persetujuan DPP partai dalam silon sifatnya wajib, sehingga perlu dilengkapi.

Menyikapi hal tersebut KPU memberi waktu kepada dua partai tersebut untuk melakukan koordinasi dengan DPP. Selang 25 menit kemudian, kedua partai tersebut dapat memenuhi persetujuan DPP di silon.

“Karena sudah memenuhi syarat, bekas hard copy dan berkas yang diupload dalam silon, maka hari ini KPU menyatakan lengkap terhadap berkas pendaftaran bakal calon Ipuk – Mujiono,” ujar Dian Purnawan Ketua KPU Banyuwangi saat menggelar konferensi pers.

Sementara itu pasangan Ipuk – Mujiono meminta doa restu untuk melanjutkan kerja-kerja membangun Banyuwangi.

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. Semoga ikhtiar kita dimudahkan,” ujar Ipuk usai mendaftar di KPU Banyuwangi.

Running Pilkada Banyuwangi yang kedua kali bagi Ipuk ini membuat dirinya semakin semangat untuk membangun Banyuwangi lebih maju lagi.

“Saya semakin semangat dan semakin yakin Banyuwangi akan terus maju, tumbuh, dan berkembang,” jelasnya.

Sejumlah partai pengusul Ipuk – Mujiono dari pemilik kursi di parlemen yakni Nasdem, Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP dan PDI Perjuangan.

Sementara itu dari unsur partai non parlemen diantaranya Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, PAN, Perindo, Partai Ummat dan PKS.