Kabinet Merah Putih Prabowo Tabrak Semangat Reformasi Birokrasi

Surabaya – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Freddy Poernomo menyanyangkan ‘membengkaknya’ susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai menabrak semangat reformasi birokrasi.

“Saya tidak menyudutkan Pak Prabowo (Presiden RI). Saya tidak mengkritisi semata-mata karena Pak Prabowo. Saya mengapresiasi Pak Prabowo yang menghargai jasa-jasa koalisi yang berperan memenangkan Pilpres 2024-2029,” ujar Freddy Poernomo kepada siginews.com, Selasa (22/10/2024).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini menegaskan, tidak mudah mengatur organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah dengan kementerian di pemerintahan pusat. Dan daerah harus bolak-balik ke Jakarta untuk berkoordinasi menyesuaikan antara lembaga di pemerintahan pusat dengan daerah.

“Tidak mudah menata organisasi perangkat daerah dengan organisasi yang di pusat. Sebelumnya sudah ditata OPD di daerah untuk menyesuaikan di pusat. Sekarang harus berubah lagi,” katanya.

Freddy menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (dipatok hanya ada 62 eselon II di dinas atau badan atau biro di pemerintahan provinsi) telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

“Di era pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) terjadi adanya reformasi birokrasi dari 62 OPD menjadi 48,” katanya.

“Di zamannya Presiden Jokowi, ada istilah penyederhanaan birokrasi, jabatan eselon IV hilang menjadi fungsional,” tambah Freddy.

Pada era pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin, jumlah kabinet sebanyak 34. Sedangkan Kabinet Merah Putih di era Prabowo membengkak menjadi 48 menteri.

“Harusnya tidak menambah kementerian, sehingga akan berpengaruh pada postur keuangan APBN. Juga tidak efektif karena banyak posisi yang harus dikoordinasikan,” tegasnya.

Namun, doktor hukum pemerintahan ini tetap mengapresiasi Kabinet Merah Putih yang tetap menempatkan orang-orang dari profesional yang memiliki kapasitas dan berintegritas, terutama dari kalangan akademisi atau perguruan tinggi.

“Sisi baiknya, tetap ada orang-orang profesional dan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan, kapasitas dan berintegritas,” jelasnya. (roi)