Kawal Hak Palestina, Indonesia Teken Piagam Perdamaian Gaza di Swiss

Siginews.com-Internasional – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia di kancah global dengan menandatangani Board of Peace Charter pada Kamis (22/1/2026) di Davos, Swiss.

Langkah ini diambil guna mengawal hak-hak rakyat Palestina dalam proses transisi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai prosesi penandatanganan.

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional baru yang bertugas mengawasi administrasi, stabilisasi keamanan, dan pembangunan kembali wilayah Gaza.

Bagi Indonesia, partisipasi dalam Board of Peace memiliki makna strategis yang lebih luas dari sekadar rekonstruksi fisik. Kehadiran Presiden Prabowo di dalam badan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses transisi Gaza tetap konsisten menuju solusi dua negara (two-state solution).

Di dalam forum ini, Indonesia akan bertindak sebagai “penyeimbang moral” agar seluruh proses berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi PBB.

 

Mandat dan Operasional Board of Peace

Board of Peace merupakan inisiatif yang lahir dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict dan telah mengantongi dukungan resmi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). Badan ini memiliki beberapa mandat utama, antara lain:

– Pengawasan Gencatan Senjata: Menjamin stabilitas keamanan di wilayah konflik.

– Rekonstruksi Gaza: Memimpin proses pembangunan kembali infrastruktur yang hancur.

– Pemulihan Tata Kelola: Menjamin transisi pemerintahan sipil yang teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

 

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

Keikutsertaan ini memperkuat mandat Pembukaan UUD 1945 bagi Indonesia untuk aktif menjaga ketertiban dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan terus menyuarakan perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan secara permanen, dan pembukaan akses kemanusiaan seluas-luasnya.

 

(Editor Aro)