Kayu Glondongan Akibat Pembukaan Lahan Sawit Jadi Bencana Berlipat

Siginews.com-Jakarta – Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra, khususnya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, kini diindikasi diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa kayu glondongan (log) yang terseret arus banjir berasal dari sisa-sisa pembukaan lahan sawit.

Hanif menjelaskan, praktik pembukaan lahan tanpa pembakaran (zero burning) meninggalkan batang-batang pohon yang menumpuk di pinggir area sawit.

“Ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log. Karena memang, kan, zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar, tapi dipinggirkan. Ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu (log) menjadi bencana berlipat-lipat,” ujar Hanif kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

 

Fokus Serius pada Batang Toru

Kementerian LHK kini memfokuskan perhatian serius pada wilayah Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, karena karakteristik geografisnya yang unik dan rentan. Hanif menyebutkan bahwa bentuk wilayah Batang Toru menyerupai huruf ‘V’.

“Perhatian serius memang kami fokuskan dulu di tahap satu ini ke Batang Toru karena landscape-nya yang cukup unik ya, karena seperti V ini semua airnya masuk ke tengah dan di tengah inilah kota-kota itu berada,” ucapnya.

Bentuk cekungan ‘V’ ini menyebabkan seluruh air bah dari hulu langsung mengalir deras menuju area pusat kota, yang memicu kerusakan parah.

 

Alih Fungsi Hutan Jadi Pertanian Lahan Kering

Temuan lain yang memperparah bencana adalah alih fungsi lahan di bagian hulu Sumatra. Hanif membeberkan hasil kajian peta satelit yang menunjukkan bahwa wilayah yang seharusnya menjadi hutan kini telah beralih fungsi.

“Penjelasan-penjelasan peta satelit kami di bagian hulu yang seharusnya berupa hutan ini fungsinya secara tata ruang susun kepada pertanian lahan kering dan pertanian basah, padahal tempatnya di puncak ya,” jelasnya.

Situasi ini, menurut Hanif, menuntut langkah-langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi perubahan fungsi tata ruang yang tidak sesuai, yang menjadi akar masalah hidrometeorologi di wilayah tersebut.

 

(Editor Aro)