Khofifah ke Pejabat Baru: Minim Anggaran Jangan Korbankan Pelayanan 

Siginews.com-Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti jajaran pejabat baru di lingkungan Pemprov Jatim untuk tetap menjaga kualitas kinerja di tengah kebijakan penyesuaian anggaran.

Khofifah menegaskan efisiensi anggaran daerah sama sekali tidak boleh mengurangi hak masyarakat dalam menerima layanan publik yang prima.

“Kita harus semakin kreatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengurangi hasil yang dirasakan masyarakat. Justru inovasi dan kreativitas harus semakin diperkuat,” tegas Khofifah di sela-sela acara pelantikan dan pengambilan sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026).

Mantan Mensos RI ini menantang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mulai mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif (creative financing).

Menurutnya, inovasi ini krusial agar target capaian pembangunan dan manfaatnya tetap dirasakan langsung oleh warga Jatim tanpa terhambat keterbatasan dana APBD.

Selain mencari alternatif pembiayaan, Khofifah meminta para pimpinan OPD memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, hingga mitra internasional.

“Bangun jaringan, perkuat sinergi, dan ciptakan kolaborasi. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tuturnya.

Khofifah menjelaskan bahwa pelantikan ini murni berupa rotasi kedinasan guna penyegaran organisasi dan tidak bersifat promosi jabatan. Untuk posisi pimpinan yang ditinggalkan, sementara waktu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) sembari menunggu tim penguji menyelesaikan proses seleksi.

Di sisi lain, Khofifah menaruh perhatian khusus pada percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia meminta pola pelayanan kuno yang mengandalkan interaksi langsung tatap muka (face to face) segera dikurangi.

Optimalisasi sistem digital diklaim akan membuat pelayanan menjadi lebih instan, transparan, serta meminimalkan celah penyimpangan atau pungutan liar di lapangan.

“Saya berharap percepatan di sektor layanan publik terus dilakukan. Pertemuan face to face diminimalkan melalui transformasi layanan berbasis sistem. Dengan begitu, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.

Prosesi pelantikan ini turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa, serta jajaran perwakilan BKN Regional II.

 

(Editor Aro)