Khofifah Lantik 6 Pejabat Eselon II Jatim, Berikut Nama-namanya

Siginews.com-Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026).

Khofifah menegaskan bahwa seluruh posisi baru ini murni merupakan rotasi dinas untuk penataan organisasi demi efektivitas birokrasi. Sementara itu, kursi pimpinan yang ditinggalkan oleh para pejabat baru tersebut akan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt.).

“Seluruh penugasan ini merupakan rotasi sesuai kebutuhan organisasi. Tidak ada yang bersifat promotif. Jabatan yang ditinggalkan sementara diisi oleh Plt. sambil menunggu proses seleksi yang dilakukan tim asistensi dan tim penguji kompetensi teknis selesai,” kata Khofifah usai pelantikan.

Adapun keenam pejabat eselon II yang resmi dilantik adalah:

1. R. Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.

2. Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim.

3. Budi Raharjo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember.

4. I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim.

5. Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jatim.

6. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim.

Minta Kurangi Layanan Tatap Muka

Dalam arahannya, Khofifah menekankan pentingnya percepatan transformasi digital di semua instansi Pemprov Jatim. Ia menginstruksikan para pejabat baru untuk meminimalkan pelayanan publik yang masih mengandalkan interaksi langsung (face to face).

Langkah pengurangan tatap muka lewat sistem digital ini dinilai sangat krusial. Selain mempercepat birokrasi, sistem ini terbukti ampuh memperkuat akuntabilitas dan mempersempit celah penyimpangan atau pungutan liar.

“Saya berharap percepatan di sektor layanan publik terus dilakukan. Pertemuan face to face diminimalkan melalui transformasi layanan berbasis sistem. Dengan begitu, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” terangnya.

Khofifah juga mengingatkan bahwa penandatanganan Pakta Integritas oleh para pejabat bukan sekadar pemenuhan syarat administratif di atas kertas, melainkan janji moral yang wajib diimplementasikan dalam kerja nyata sehari-hari.

Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa, perwakilan BKN Regional II, serta tim penguji kompetensi.

 

(Editor Aro)