Menhut : Perhutanan Sosial Siap Pasok Bahan Program Makan Gratis

Lumajang – Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa komoditas produk yang dihasilkan perhutanan sosial dipastikan memasok kebutuhan program makan bergizi gratis. Program tersebut merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kementerian Kehutanan mendukung program Pak Prabowo dengan menyediakan perhutanan sosial sebagai rantai pasok program makan bergizi gratis,” kata Menhut Raja Juli Antoni, Rabu (30/10).

Ia menyampaikan Kementerian Kehutanan sudah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional dan ke depan nantinya akan digelar pertemuan lebih intens untuk melihat peta makan bergizi gratis.

“Program besar yang dilaksanakan secara bertahap itu akan dipastikan dari daerah mana nanti dan disesuaikan dengan peta perhutanan sosial, sehingga kami berharap petani di kawasan perhutanan sosial akan memasok bahan baku program yang sangat penting itu,” tuturnya.

Menurutnya, program makan bergizi gratis akan menggunakan produk hasil pertanian lokal seperti susu, sayur mayur, buah-buahan dan lainnya, sehingga diharapkan mampu menjadi sumber ekonomi bagi petani lokal.

“Bukan hanya soal memberikan makanan bergizi bagi anak-anak kita, tetapi juga membuka peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Dengan luas kawasan perhutanan sosial mencapai 713 hektare, maka potensi ekonomi yang dapat digali dari program tersebut sangat besar, sehingga petani hutan di Lumajang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.

“Program itu diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam mengimplementasikan program serupa. Dengan memanfaatkan potensi lokal, diharapkan program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Raja.

Dengan demikian, lanjut dia, petani di kawasan perhutanan sosial, seperti di Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dapat memasok langsung hasil panen mereka untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis tersebut, bukan dari perusahaan besar.

“Hal itu adalah langkah konkret untuk menghubungkan langsung antara produsen dan konsumen, sekaligus memberikan nilai tambah bagi produk pertanian lokal,” ujarnya. (aro)