Pasokan BBM Swasta Langka, Bahlil: Beli Saja ke Pertamina

siginews.com-Jakarta – Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR masih langka.

Situasi ini sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan belum juga teratasi, meski pemerintah telah memberikan solusi.

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi menambah kuota impor BBM untuk SPBU swasta.

“Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10 persen,” katanya di Istana Negara, Rabu (27/8).

Ia mempersilakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membeli pasokan dari PT Pertamina (Persero) jika kekurangan.

“Kalau ada yang masih kurang, ya silakan beli di Pertamina. Kan Pertamina juga barangnya ada, karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita,” tegas Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8).

 

Penyebab Kelangkaan dan Solusi Pemerintah

Menurut Bahlil, pemerintah tidak akan sembarangan menambah kuota impor karena terkait dengan neraca ekspor-impor negara. Pemerintah telah memberikan kuota impor sebesar 110% dari kuota tahun sebelumnya kepada badan usaha swasta.

Menurutnya, solusi bagi badan usaha swasta, seperti Shell dan BP-AKR, adalah melakukan kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero).

“Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina,” kata Bahlil di Istana Negara, Senin (15/9).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak menahan kuota impor. Ia menyebut, badan usaha swasta sudah mendapat alokasi impor sebesar 110% dari kuota tahun 2024.

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mendapat kuota 1 juta kiloliter (KL) pada tahun 2024, di tahun 2025 kuota mereka bertambah menjadi 1,1 juta KL.

“Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan,” ujarnya.

Menteri Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah meminta SPBU swasta untuk membeli pasokan dari Pertamina jika masih kekurangan. Hal ini dilakukan karena industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus tetap dikontrol oleh negara.

“Kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara,” tandasnya.

 

(Editor Aro)