Petani Tembakau Gagal Panen, Aktivis 98: Potensi Muncul Gerakan Sosial

siginews.com-Surabaya – Petani tembakau di Lamongan mengalami gagal panen. Tidak menutup kemungkinan, banyak petani juga mengalami nasib yang sama. Jika pemerintah tidak peduli dan tidak memberikan bantuan kepada para petani gagal panen yang mengalami kesusahan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gerakan Sosial dari Petani.

Hal itu disampaikan Andreas Pardede, aktivis ’98, usai acara Diskusi Terbuka Peringatan Hari Tani bertemakan ‘Arti Penting Petani Dalam Gerakan Sosial’ di Sekolah Alam Petani Muda Nusantara, di Jalan Rungkut Menanggal No 26, Surabaya, Sabtu (27/9/2025) malam.

“Selain dari kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memberikan bantuan ke petani gagal panen, tentu pihak-pihak lainnya seperti OJK, Bank Indonesia dan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, tentu harus memberikan perhatian serius kepada petani,” ujar Andreas Pardede.

Andreas menambahkan, perlu sesuatu perhatian yang serius dari pemerintah, sejauh mana Pemprov Jatim penting atau berkewajiban memberikan semacam bantuan.

“Apakah itu hibah atau mekanisme yang lain sebagai jaring pengaman sosial kepada para petani yang mengalami gagal panen tersebut,” katanya.

https://siginews.com/berita/gagal-panen-bikin-petani-tembakau-di-lamongan-hancur-lebur

Komisioner Bawaslu Jawa Timur periode 2012-2017 menegaskan, jika tidak ada perhatian atau bantuan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota kepada para petani yang mengalami gagal panen, tidak menutup kemungkinan akan terjadi Gerakan Sosial seperti yang terjadi pada Agustus 2025 hingga berujung kerusuhan.

“Kalau ini (petani gagal panen) tidak menjadi perhatian serius dari pemerintah, itu akan bisa menjadi tekanan hidup, tekanan sosial bagi para petani, yang ini ke depan bisa memunculkan gerakan sosial perlawanan petani terhadap pemerintah kita. Yang sebelumnya gerakan sosial itu sudah terjadi di masyarakat secara umum. Saya kira itu harus menjadi perhatian serius dari pemerintahan kita, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, sampai tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.

(jrs)