Prabowo Beri Sinyal Kebijakan Baru Deregulasi Investasi & Perdagangan

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” jelas Menkeu

siginews-Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat intensif bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menerima laporan terbaru mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usai rapat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang sangat lengkap dan strategis. Arahan tersebut berfokus pada langkah reformasi fiskal, prioritas belanja negara, dan pengendalian defisit agar tetap berada pada level yang terjaga.

Fokus Belanja dan Deregulasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” ujar Menkeu dalam keterangan pers kepada awak media.

Sri Mulyani menjelaskan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada upaya menjaga defisit anggaran pada level yang sehat, sekaligus memastikan APBN tetap berperan sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” lanjutnya.

Selain kerangka fiskal, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” jelas Menkeu.

Pembahasan APBN Final Akan Disampaikan dalam Pidato Kenegaraan

Meski belum merinci hasil final pembahasan APBN, Menkeu menyebutkan bahwa semua materi tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR tanggal 15 Agustus mendatang.

“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkasnya, mengisyaratkan pengumuman penting terkait kebijakan fiskal di masa mendatang.

(Editor Aro)