Satu Suara dengan Aktivis ’98, PIM Jatim Bongkar Ketidakadilan Rezim

Siginews.com-Surabaya – Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan sikap keras yang dikeluarkan oleh jaringan Aktivis ’98 dalam Riungan Nasional di Bandung.

PIM Jatim menilai arah pemerintahan saat ini cenderung lebih memprioritaskan kepentingan asing dan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat di tingkat bawah.

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi PIM Jawa Timur, Alfian Rahmat Darmawan, mengungkapkan bahwa pengabaian terhadap masyarakat kecil merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Dasa Sila Bandung dan amanat UUD 1945.

Menurutnya, negara seharusnya hadir memenuhi hak dasar rakyat, namun kenyataannya justru terjadi pembiaran terhadap ketidakadilan.

“Saya sangat sepakat dengan kawan-kawan Perkumpulan Aktivis 98. Pemerintahan hari ini lebih tunduk kepada kepentingan asing tanpa memperhatikan masyarakat sendiri, terutama di tataran bawah,” tegas Alfian saat diwawancara langsung tim siginews, Selasa (21/4/2026).

Bung Fian (sapaan akrab) membeberkan sejumlah temuan pilu di lapangan sebagai bukti konkret ketidakberpihakan pemerintah. Di Kabupaten Mojokerto, pihaknya menemukan kasus petani hutan yang diduga dipaksa memanen tebu oleh oknum BUMN tanpa menerima upah sepeser pun.

“Jangankan uang, bahkan minum saja tidak dikasih. Ini adalah praktik yang sangat tidak manusiawi,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti nasib petani hutan di kawasan yang sama yang telah puluhan tahun menjaga ekosistem hutan namun legalitas hak tanamnya terus digantung oleh birokrasi.

Ironisnya, di saat nasib petani lokal tidak ada kepastian, aktivitas penambang ilegal yang merusak lingkungan justru terkesan dilindungi dan diberikan kebebasan beroperasi.

“Hal semacam ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah Prabowo-Gibran mengkhianati Dasa Sila Bandung sekaligus amanat konstitusi. Sudah waktunya pemerintah disadarkan atas segala tindakan yang tidak pro terhadap rakyat,” tambah Alfian.

Melalui respon ini, PIM Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berani menyuarakan kondisi riil di akar rumput. Mereka mendesak adanya perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kedaulatan rakyat serta perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan oleh kepentingan besar.

 

(Editor Aro)