Setoran Dividen BUMD Kena Evaluasi, RSUD Jatim sumbang PAD Rp3,7 T

Siginews.com-Surabaya – Catatan kontras membayangi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2025. Di satu sisi, sektor kesehatan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD panen besar, namun di sisi lain kontribusi dividen Badan Usaha Milik Negara Daerah (BUMD) justru kena evaluasi total.

Juru Bicara Komisi C DPRD Jatim, Hartono membeberkan, pendapatan dari jajaran rumah sakit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLUD di bawah Dinas Kesehatan sukses menyumbang PAD masif mencapai Rp 3,74 triliun. Angka ini melonjak tajam hingga 114,71 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp 3,26 triliun.

“Komisi C secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada OPD yang melampaui target karena berdampak langsung pada peningkatan kemandirian fiskal daerah,” kata Hartono saat menyampaikan laporan strategis terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (10/7/2026).

Lonjakan performa ini ditopang kuat oleh tiga RSUD utama milik Pemprov Jatim. RSUD dr. Sutomo Surabaya mengantongi setoran tertinggi senilai Rp 1,64 triliun (121,74% dari target), disusul RSUD dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 957,06 miliar (106,87% dari target), dan RSUD dr. Sudono Madiun mencatatkan realisasi Rp 305,36 miliar (122,15% dari target).

Berbanding terbalik dengan sektor kesehatan, performa jajaran BUMD Jatim justru memicu catatan kritis dari parlemen. Meski secara akumulatif realisasi dividen berhasil memenuhi target yakni Rp 488,61 miliar (100,10%), strukturnya dinilai tidak sehat karena masih didominasi segelintir perusahaan papan atas.

“Komisi C mencermati bahwa kontribusi dividen masih didominasi oleh beberapa BUMD tertentu, khususnya PT Bank Jatim Tbk dan PT Petrogas Jatim Utama, sedangkan kontribusi BUMD lainnya masih relatif terbatas,” papar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Data menunjukkan PT Bank Jatim Tbk menyumbang porsi raksasa dengan nilai Rp 420 miliar, disusul PT Petrogas Jatim Utama (PJU) sebesar Rp 34 miIiar, dan PT SIER senilai Rp 17,90 miIiar.

Sementara sisanya, seperti PT BPR Jatim (Rp 9,61 miliar), PT Jamkrida Jatim (Rp 2,50 miIiar), PT Jatim Grha Utama (Rp 1,71 miIiar), PT Panca Wira Usaha (Rp 1,65 miIiar), dan PT Air Bersih Jatim (Rp 1,23 miIiar) nilainya tergolong mini.

Bahkan, PT Askrida dilaporkan absen menyetorkan dividen pada TA 2025 demi mematuhi regulasi ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Laba perusahaan harus diprioritaskan untuk pembentukan cadangan teknis sesuai tingkat risiko,” tambah Hartono.

Melihat ketimpangan performa bisnis ini, Komisi C DPRD Jatim mendesak Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali untuk mengevaluasi total jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BUMD yang berkinerja melempem.

Pemerintah Provinsi melalui Biro Perekonomian diminta mengawal ketat peta jalan bisnis (business roadmap) masing-masing perusahaan daerah agar ke ke depan kemandirian fiskal Jawa Timur tidak hanya bertumpu pada satu atau dua sektor keuangan saja.

“Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya sang perusahaan, memperkuat profitabilitas, serta meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.

 

(Editor Aro)