Skema Hapus Utang& Kredit Bunga Nol Persen bagi UMKM Terdampak Bencana

Siginews.com-Jakarta – Pemerintah bergerak cepat menyiapkan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi korban bencana banjir di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah skema radikal mulai dari penghapusan utang hingga kredit tanpa bunga kini tengah dimatangkan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi di daerah terdampak tidak bisa dilakukan setengah hati.

Pemerintah mengusulkan skema restrukturisasi kredit yang sangat meringankan, termasuk kemungkinan penghapusan utang bagi pelaku usaha yang kondisinya paling berat.

“Dengan bantuan ini, UMKM bukan hanya dapat memulai kembali usahanya, tetapi juga memiliki daya beli agar roda ekonomi kembali bergerak,” ujar Menteri Maman usai Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Untuk membangkitkan kembali sisi produksi (supply), Kementerian UMKM menyiapkan skema penambahan modal kerja (top-up) dengan ketentuan yang sangat lunak:

– Tahun Pertama: Bunga 0% (nol persen).

– Tahun Kedua: Bunga ringan di kisaran 2–3%.

 

Bagi pelaku usaha ultramikro yang belum tersentuh layanan perbankan (unbankable), Menteri Maman mengusulkan pemberian Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi. Bantuan ini berbentuk dana segar yang bisa langsung digunakan untuk membeli peralatan produksi yang rusak akibat banjir.

Tidak hanya urusan modal, pemerintah juga menjamin sisi penyerapan produk (demand). Kementerian UMKM akan mengonsolidasikan seluruh platform e-commerce nasional untuk membuat laman khusus produk UMKM terdampak bencana.

Melalui laman ini, masyarakat luas diajak berkontribusi tidak hanya lewat donasi, tetapi dengan cara membeli produk unggulan dari daerah terdampak. “Ini adalah wujud nyata gotong royong jangka panjang,” tambah Maman.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Pelaksana Satgas, menginstruksikan tim bidang ekonomi dan pangan untuk segera turun ke lapangan. Fokus utama adalah mengamankan komoditas unggulan seperti kopi dan cabai.

“Jika rantai produksi dan distribusi tidak segera dipulihkan, daya beli masyarakat akan menurun sementara harga-harga berpotensi melonjak,” tegas Tito.

Proses pemetaan dan pendataan komprehensif bagi UMKM terdampak ditargetkan rampung pada Maret 2026, yang akan segera diikuti dengan intervensi bantuan langsung bagi data yang telah tervalidasi.

 

(Editor Aro)