siginews-surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya keras mencegah pernikahan anak, menyoroti dampaknya yang merugikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, dalam siaran pers humas Pemkot, Sabtu (14/6).
Pernyataan Ida tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPA Award) yang digelar di Royal Plaza Surabaya pada Rabu (11/6) lalu.
“Memang ini salah satu upaya dari pemerintah kota yang melibatkan siapapun, karena pernikahan anak ini adalah salah satu hal yang menjadi tidak terpenuhinya hak anak,” tegas Ida.
Ia menjelaskan lebih lanjut, “Hak anak itu adalah belajar, kemudian untuk berkreasi. Nah, itu akan terputus pada saat mereka terpaksa untuk melakukan pernikahan dini.”
Pernyataan ini menekankan Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan ini demi melindungi generasi muda.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya melibatkan berbagai unsur, mulai dari RT/RW, NGO pemerhati anak, hingga mendorong peran aktif remaja untuk terlibat langsung dalam mencegah praktik pernikahan dini di lingkungannya.
“Pemerintah kota menggandeng semua pihak, RT/RW, teman-teman NGO pemerhati anak, bahkan dari anak ke anak itu juga harus saling mendorong, mereka bergandengan tangan untuk menjalankan ini,” jelasnya.
Menurut Ida, para remaja di Surabaya telah aktif mengedukasi sesama rekan sebayanya untuk mencegah pernikahan usia anak. “Banyak hal yang sudah dilakukan oleh anak-anak Kota Surabaya, dari anak ke anak untuk melakukan sosialisasi agar tidak melakukan pernikahan sebelum waktunya,” ungkapnya.
Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi tersebut diadakan di Royal Plaza Surabaya, yang melibatkan para remaja sebagai pelaku utama edukasi. Para pelajar ini juga menjadi agen perubahan untuk menyampaikan bahaya pernikahan dini kepada teman sebaya, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.
Karena anak ke depan itu adalah generasi muda bangsa yang harus disiapkan bener-bener untuk membawa Surabaya, khususnya kita dunia seperti misi wali kota kota dunia yang berkelanjutan,” tutur Ida.
Ida menambahkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini juga dilakukan Pemkot Surabaya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, khususnya di wilayah-wilayah tertentu.
“Kita punya kampung ramah perempuan dan anak, itu memang mengedukasi masyarakat di wilayah itu untuk bersama-sama berkolaborasi melakukan upaya pencegahan tidak hanya di perkawinan. Nah, salah satunya monitoring-nya di kegiatan itu,” terangnya.
Menurut Ida, pendekatan di tiap wilayah Surabaya tidak bisa disamaratakan. Sebagai contoh di Surabaya Utara, pihaknya menggandeng tokoh agama dan masyarakat setempat agar pesan yang disampaikan lebih efektif. “Nah, itu perlu treatmen-treatmen tersendiri. Seperti di wilayah utara kita juga menggandeng tokoh-tokoh agama, sehingga mereka paham,” imbuhnya.
Sementara Valencia, perwakilan Forum Anak Surabaya (FAS) menilai kegiatan sosialisasi yang digagas DP3APPKB sangat penting bagi kalangan remaja. “Menurut saya itu sangat penting. Di acara itu kita mengemas edukasi dan ada talkshow yang disajikan secara interaktif dengan para peserta,” ujar Valen.
Pada kesempatan yang sama, Aron, perwakilan FAS dari SMAN 12 Surabaya. Menurutnya, pernikahan dini bisa berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. “Dengan adanya edukasi dan talkshow kemarin, membuka pikiran kita bagaimana dampak buruk dari nikah muda. Dan juga daripada nikah muda mending mengembangkan bakat minat sebagai remaja produktif,” ujar Aron.
Sementara itu, Aditya, perwakilan Duta GenRe Surabaya menegaskan pentingnya edukasi pencegahan pernikahan usia dini. Menurutnya, banyak pengetahuan baru yang didapat dari kegiatan sosialisasi PPA yang digelar DP3APPKB.
“Kemarin itu cukup banyak insight, di talkshow pencegahan pernikahan pada anak. Kemarin kita juga sempat diskusi gimana sih cara kita buat untuk menangkal semua itu dan tidak akan terjadi di wilayah Surabaya,” tutur pelajar SMAN 19 Surabaya ini.
Ia pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam upaya pencegahan pernikahan dini. “Kita tahu bahwa di tahun ini kita mengalami bonus demografi, dimana usia produktif didominasi dengan usia yang akan menjalankan generasi selanjutnya,” pungkasnya
(Editor Aro)
