siginews-Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersiap memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan data akurat dari Data Desa Presisi (DDP), sebuah inovasi dari IPB University
Rencana kolaborasi ini dimatangkan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang dalam acara pemaparan Data Desa Presisi (DDP) oleh Guru Besar Bidang Sosiologi Pembangunan Dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sofyan Sjah yang menjadi penggagas DPP di Jakarta, Selasa (5/8).
Wamenkop Ferry menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan basis data yang akurat agar tepat sasaran.
“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DDP yang dikembangkan IPB University dianggap sebagai solusi ideal. Aplikasi ini menggunakan teknologi terintegrasi dengan Artificial Intelligence (AI) dan telah diuji coba di berbagai desa, termasuk di DIY, menghasilkan data yang utuh dan akurat mengenai potensi, demografi, serta profil masyarakat desa.
Sementara itu Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S. Deyang, menyambut baik upaya rencana kerja sama ini.
Oleh sebab itu, BP Taskin berharap semangat kolaborasi untuk memvalidasi data terutama data penduduk miskin di Indonesia dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terutama dari kalangan akademisi.
Membangun Data Partisipatif dari Bawah
Penggagas DDP, Prof. Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa keunggulan DDP terletak pada pendekatannya yang partisipatif dari bawah (bottom-up).
Data dikumpulkan oleh enumerator dari kalangan pemuda desa menggunakan teknologi drone dan AI, memastikan keakuratan dan keterlibatan warga.
“Kita perlu merekognisi data yang dibangun dari bawah, oleh masyarakat sendiri,” jelas Sofyan.
DDP tidak hanya mengumpulkan data fisik, tetapi juga dinamika sosial di desa, menjadikannya fondasi kuat untuk perencanaan pembangunan.
Hingga kini, DDP telah diterapkan di 1.239 desa di 16 provinsi, menunjukkan kredibilitasnya sebagai alat perencanaan strategis.
Kolaborasi antara Kemenkop, BP Taskin, dan IPB University ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
(Editor Aro)
