Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengajak Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) untuk bersama-sama terlibat dalam pengembangan dan perbaikan ekosistem koperasi di Indonesia. Bersama dengan HIPPI, Menkop Budi Arie meyakini nantinya koperasi dapat menjadi bagian utama dari pengelolaan ekonomi nasional.
“Kita berharap organisasi seperti HIPPI bisa ikut membantu menggairahkan koperasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dengan begitu koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru ekonomi Indonesia dan sebagai citra diri bangsa dalam mengurus perekonomiannya,” kata Menkop Budi Arie dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPPI di Jakarta, Senin (2/12).
Salah satu contoh program yang dapat dikolaborasikan antara koperasi dengan HIPPI yaitu program hilirisasi kelapa sawit. Dalam program ini koperasi berperan dalam mengkonsolidasikan hasil panen sawit dan HIPPI sebagai pihak yang membantu dalam proses hilirisasi hingga pemasaran produk akhir.
“Petani ini nanti hanya cukup menanam sama panen, untuk urusan prosesing dari TBS (Tandan Buah Segar) ke CPO dan dari CPO ke market itu harus ada yang punya keahlian sendiri. Inilah yang bisa kita kerja samakan,” kata Menkop Budi Arie.
Menkop Budi Arie juga meyakini melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk HIPPI, nantinya koperasi dapat berperan lebih besar terhadap kemajuan perekonomian nasional. Diakuinya, saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih sangat kecil di bawah 5 persen.
Strategi lain dalam pengembangan koperasi agar lebih berdaya saing yaitu dengan melakukan penggabungan entitas usaha koperasi yang serumpun atau Koperasi Multi Pihak (KMP). Menkop Budi Arie mendorong anggota HIPPI untuk menjadi bagian dari anggota koperasi sehingga rasio keanggotaan koperasi dapat semakin meningkat.
“Saya harap semoga teman – teman di HIPPI dapat bergandeng tangan dengan Kementerian Koperasi untuk sama-sama memajukan koperasi di Indonesia,” katanya.
Di tempat yang sama Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Dia juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ancaman akuisisi asing terhadap perusahaan lokal strategis.
Untuk itu DPP HIPPI mengajak pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap aset nasional, termasuk dukungan kepada UMKM dan pengusaha lokal. Diakuinya bahwa saat ini tantangan dalam upaya mengembangkan bisnis di dalam negeri semakin meningkat.
“Saat ini kami butuh kebijakan yang tidak hanya melindungi tapi juga memberdayakan pengusaha pribumi, saya percaya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkannya,” kata Erik.
Dalam Rakernas ini, HIPPI memaparkan program unggulan, termasuk keberhasilan DPD HIPPI Bali yang sukses dalam merevitalisasi lahan pertanian yang menghasilkan beras sehat organik berkualitas tinggi. Hal ini dapat menjadi peluang yang sangat baik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini juga sedang digencarkan oleh Kemenkop dengan mendorong koperasi untuk terlibat dalam ekosistemnya.
“Program ini direncanakan akan kami replikasi ke daerah lain. Kami percaya program ini MBG bisa membangkitkan ekonomi rakyat dan pemerataan ekonomi dapat tercipta,” katanya.
(aro)
