Jakarta – Perubahan signifikan akan terjadi di dunia pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti (Mendikdasmen) memberlakukan enam kebijakan baru, termasuk kembalinya Ujian Nasional (UN) dan penggantian sistem PPDB zonasi dengan sistem domisili.
Usai dilantik Mendikdasmen membuat beberapa kebijakan pendidikan baru sesuai dengan program asta cita. Berikut kebijakan baru di bidang pendidikan di era Mendikdasmen Prof. Mu’ti :
1. Kegiatan rutin sebelum masuk kelas: Senam Pagi Anak Indonesia Hebat (minimal dua kali seminggu), menyanyikan lagu Indonesia, berdoa sebelum belajar
2. Ujian Nasional (UN) akan kembali diadakan
Setelah sempat dihapus pada era Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Kepala BSKAP, Prof. Toni Toharudin, mengumumkan bahwa UN akan dilaksanakan mulai November 2025 untuk SMA dan tahun 2026 untuk SD dan SMP, dalam keterangan di Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (20/1/2025).
“Akan diimplementasikan ke tingkat SMA, SMK dan MA di bulan November 2025. Untuk kelas 6 (SD) dan 9 (SMP) itu akan diberlakukan tahun depan,” kata Prof. Toni.
Ujian bagi siswa SMA akan diselenggarakan mulai November 2025 dengan tujuan agar hasilnya dapat dipertimbangkan oleh perguruan tinggi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Istilah “Ujian Nasional” (UN) juga akan diganti dengan “Tes Kompetensi Akademik” (TKA).
3. Sistem PPDB baru
Pemerintah telah menyusun skema baru PPDB jalur zonasi untuk tahun 2025.
Menurut Staf Ahli Kemendikdasmen, Biyanto, penilaian jalur zonasi tidak lagi berdasarkan dokumen kependudukan, melainkan jarak rumah ke sekolah.
“Iya (yang jadikan acuan jarak) tempat tinggalnya,” kata Biyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Selain itu, istilah PPDB akan diganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar lebih familiar. SPMB juga akan melibatkan lebih banyak sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
4. Renovasi sekolah
Pada kebijakan pendidikan yang dilakukan Prof. Mu’ti juga fokus pada pembangunan kembali sekolah yang rusak. Di tahun ini, pemerintah akan fokus melakukan renovasi 10.000 sekolah.
“Untuk sekolah, di anggaran 2025 itu ada 10.000 sekian sekolah yang Insya Allah nanti kita renovasi di tahun 2025,” kata Prof. Mu’ti di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
5. Kenaikan tunjangan guru
Kebijakan pendidikan Prof. Mu’ti tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga kesejahteraan guru.
Di awal kepemimpinannya, dengan izin Presiden Prabowo, beliau meningkatkan tunjangan sertifikasi guru. Guru ASN dan PPPK yang baru disertifikasi akan menerima Rp 2 juta, sementara yang sudah bersertifikasi sebelumnya tunjangannya naik Rp 500.000, dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
6. Guru ASN bisa mengajar di sekolah swasta
Selain itu, Prof. Mu’ti juga menerbitkan kebijakan yang memungkinkan guru ASN dan PPPK mengajar di sekolah swasta dengan beberapa persyaratan dan melalui penilaian tim pertimbangan.
(Aro)
