Siginews-Surabaya – Fakta mengejutkan terungkap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi secara gamblang membeberkan bahwa alokasi dana untuk belanja wajib, terutama gaji pegawai termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru, mencapai angka fantastis yakni Rp3,6 triliun.
Alokasi Rp3,6 triliun untuk gaji pegawai ini menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya dalam memberikan hak dan kesejahteraan kepada para ASN dan PPPK yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Namun, di sisi lain, besarnya angka ini juga memunculkan pertanyaan dan diskusi mengenai efisiensi anggaran dan prioritas alokasi dana di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Sebagai gambaran, APBD Surabaya sebesar Rp12,3 triliun mungkin tampak besar, namun nyatanya tidak mencukupi untuk kebutuhan kota,” papar Walikota Eri, Jumat (11/4/2025).
Angka ini menjadi sorotan mengingat total APBD Kota Surabaya berada di angka Rp12,3 triliun.
Dengan demikian, setelah dikurangi ‘jatah’ untuk gaji para aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, sisa anggaran yang dapat dialokasikan untuk berbagai program pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak hanya menyisakan Rp8,7 triliun.
Rincian ini disampaikan Wali Kota Eri sebagai bagian dari upaya keterbukaan informasi mengenai kondisi fiskal Pemkot Surabaya.
Besarnya proporsi APBD yang tersedot untuk belanja pegawai ini memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah kota dalam merealisasikan berbagai proyek pembangunan yang telah direncanakan, seperti Outer East Ring Road (OERR), Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), penanganan banjir perkampungan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Untuk OERR, kita membutuhkan dana sekitar Rp6 triliun untuk pembangunan dan pembebasan lahan. Sementara untuk Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) kebutuhannya mencapai Rp1,6 triliun,” ungkap Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri sendiri berharap dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat Surabaya dapat memahami secara utuh kondisi keuangan daerah dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Langkah selanjutnya, Pemkot bersama DPRD akan memprioritaskan proyek-proyek pembangunan yang paling mendesak dengan sisa anggaran yang tersedia, sambil terus mencari solusi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah di masa depan.
(Editor Aro)
