siginews-Surabaya – Di balik euforia atas gelar juara dalam pengelolaan keuangan, terselip sebuah ‘pekerjaan rumah’ (PR) yang tak boleh diabaikan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meski memberikan apresiasi setinggi langit atas tradisi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dipertahankan selama satu dekade, mengingatkan agar Pemprov tidak terlena dan yang terpenting menindaklanjuti rekom dari BPK.
“Ya, kami harus mengapresiasi, karena ini Pemprov Jatim menjaga tradisi 10 tahun berturut-turut WTP,” kata Deni Wicaksono usai sidang paripurna DPRD Jatim pada Kamis (24/4/2025),
Namun Deni menyoroti tajam pada catatan krusial dari BPK, khususnya terkait pengelolaan dana hibah dan bantuan keuangan desa. Perlunya menelusuri alur program dan penggunaan dana secara detail agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.
“Tapi karena juga melihat catatan rekomendasi dari BPK, ini yang kemudian jadi fokus kita, tidak kemudian pasca selesai tidak. Tapi ada batas waktu 60 hari akan kita maksimalkan agar sebelum itu bisa diselesaikan rekomendasi yang disampaikan BPK, karena tadi ada catatan yang krusial kalau tidak diselesaikan bisa jadi permasalahan yang berlarut-larut,” tegasnya.
Lanjutnya, “Kalau kita ngomong urutan tadi ya yang pertama kedua disampaikan itu menjadi fokus, terlebih lagi kita juga ingin melihat terkait dengan dana hibah ini, program dan detail serta bantuan keuangan desa menjadi fokus kita,” imbuh Deni.
Sementara dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim pada Kamis (24/4/2025), Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dan mengumumkan bahwa Jawa Timur berhasil mempertahankan predikat pengelolaan keuangan yang baik dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
Menurut Gubernur, pencapaian membanggakan ini adalah hasil dari kerja keras dan koordinasi lintas sektor yang terus menerus dilakukan.
“Jawa Timur sudah 10 kali mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI,” ungkapnya di hadapan para anggota dewan.
Tak hanya raih WTP, Gubernur Khofifah langsung tindak lanjuti rekomendasi BPK demi tata kelola anggaran yang lebih baik. Koordinasi dengan Dirjen Pemeriksaan Keuangan ke-5 pun telah dilakukan.
“Dan saya sudah tanda tangan beberapa catatan rekomendasi. Jadi tadi Pak Dirjen Pemeriksaan Keuangan ke-5 dan saya sudah tanda tangan itu dan Pak Hendro sudah melakukan koordinasi itu dengan Jawa Timur,” jelasnya.
(Editor Aro)
