594 Peserta Masuk Daftar Sementara Muktamar ke-35 NU

Siginews.com-Jakarta – Sebanyak 594 peserta telah masuk dan dicatat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Daftar Peserta Sementara (DPS) Muktamar ke-35 NU.

Jumlah tersebut mencakup delegasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Wakil Ketua Umum PBNU, H Amin Said Husni, menyatakan bahwa penyusunan DPS berbasis Surat Keputusan (SK) kepengurusan tersebut kini telah memasuki tahap finalisasi dan sedang dalam proses verifikasi ulang.

“Total peserta yang masuk dalam daftar, baik cabang, wilayah, maupun PCI, sekitar 594. Itu semua harus diverifikasi ulang,” ujar Amin Said Husni saat memberikan keterangan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Amin menjelaskan, persoalan penundaan SK kepengurusan sebagian besar sudah terselesaikan. Saat ini, tim verifikasi fokus merapikan status cabang-cabang yang masa berlaku SK-nya telah habis, yang sedang dalam proses perpanjangan, atau yang tengah dipimpin oleh karteker karena belum melaksanakan konferensi.

Guna mengantisipasi kendala administrasi saat pembukaan forum, Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa PBNU berkomitmen merilis Daftar Peserta Tetap (DPT) lebih awal dari biasanya.

Langkah ini diambil demi memberi kepastian hukum bagi seluruh pengurus di daerah menjelang pelaksanaan Muktamar di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.

“Dengan demikian, seluruh cabang dan wilayah dapat mengetahui secara pasti siapa yang berstatus sebagai peserta, siapa yang memiliki hak suara, dan siapa yang menjadi peninjau,” jelas Gus Ipul seusai menghadiri Rapat Gabungan Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, Selasa (7/7/2026).

Gus Ipul memaparkan, syarat mutlak pemegang hak suara dalam muktamar adalah pengurus yang SK kepengurusannya sah ditandatangani oleh empat pucuk pimpinan tertinggi PBNU, yaitu Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf.

PBNU mempercayakan penyelesaian sengketa dan penundaan SK kepengurusan ini kepada tim khusus yang dipimpin oleh Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh. Seluruh tahapan verifikasi ini ditargetkan rampung pada akhir Juli, sehingga jadwal rilis DPT definitif dapat diumumkan pada awal atau pertengahan Agustus 2026.

 

(Editor Aro)