Surabaya – Hasil perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2024, terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan di Indonesia. Jumlah wilayah rentan rawan pangan turun dari 72 kabupaten/kota pada tahun 2021, menjadi 68 kabupaten/kota (2022), dan turun kembali menjadi 62 kabupaten/kota pada 2023.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edhy dalam Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024, di Hotel Mercure Surabaya Grand Mirama pada Selasa (15/10/2024) mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan FSVA Indonesia 2024 jumlah wilayah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) turun 12%. Sarwo menyebut capaian ini merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
“Alhamdulilah berkat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan, FSVA Tahun 2024 menunjukan bahwa jumlah daerah rentan rawan pangan tercatat sebanyak 62 kabupaten/kota atau 12 persen. Jadi turun dari 74 kabupaten/kota (2022), menjadi 68 (2023), sekarang turun lagi 12 persen menjadi 62 kabupaten/kota (2024),” ungkap Sarwo saat membacakan sambutan Kepala NFA.
Sarwo melanjutkan FSVA sebagai rujukan dalam penetapan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor termasuk di dalam memberi rekomendasi penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan.
Dari program yang telah dilaksanakan, terjadi perbaikan dari tahun ke tahun, kualitas ketahanan pangan nasional semakin membaik. Di sisi lain, pada tingkat individu angka Prevelance of Undernourishment (PoU) tercatat turun menjadi 8,58% dari sebelumnya 10,21%. Hal ini didukung dengan peningkatan konsumsi energi dari 2079 Kkl/kapita/hari menjadi 2088 Kkl/kapita/hari.
“Pada kesempatan yang baik ini saya juga mengajak semua pihak untuk mengambil peran dalam membangun masa depan agar setiap orang dapat meningkatkan hak atas pangan. Pemerintah perlu mengintegrasikan hak atas pangan di seluruh kebijakan dan program sistem pangan untuk memastikan akses yang sama terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman,” tambahnya.
Selaras hal ini dalam kesempatan yang sama, Country Director World Food Programme (WFP) Jennifer Kim Rosenzweig mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kerawanan pangan dan kemiskinan. Menurutnya pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ‘zero hunger’ atau mengakhiri kelaparan.
Jennifer berharap kerjasama ketahanan pangan antara WFP dengan NFA bisa terus dilanjutkan dan diperkuat untuk menghasilkan data yang akurat, reliabel, dan terpercaya guna menghasilkan kebijakan pangan nasional yang tepat.
“Sejak dua dekade yang lalu kita bekerjasama untuk meningkatkan data-data ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai perwakilan dari WFP, merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk berjalan bersama pemerintah Indonesia dan melanjutkan kerjasama ini di tahun 2025, termasuk dalam penyusunan RPJMN,” ujar Jennifer.
Sementara itu dalam sesi panel, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo mengatakan FSVA juga menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan pangan melalui pemenuhan hak atas pangan. Sebagaimana program Makan Bergizi Gratis yang akan digulirkan oleh pemerintahan mendatang, FSVA dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, untuk memenuhi hak masyarakat atas pangan.
“Salah satu hal yang bisa dianalisa untuk bisa mewujudkan apakah benar hak atas pangan itu dijalankan, kita bisa melihatnya pada saat pemerintah punya program yang namanya Makan Bergizi Gratis. Itulah wujud dari sebuah intervensi pemerintah terhadap hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik,” ungkap Nyoto.
Sesuai tema Hari Pangan Sedunia 2024 yaitu Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik (Right to Food for a Better Life and Better Future), NFA terus memperkuat data pangan untuk mendukung upaya intervensi terhadap target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, serta memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Acara Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Ketahanan Pangan yang diselenggarakan secara hybrid diikuti oleh kementerian/lembaga terkait, serta seluruh Dinas Pangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Turut hadir sebagai narasumber perwakilan WFP Indonesia, Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemendes PDTT.(aro)
