Sidoarjo – KPU Kabupaten Sidoarjo mensosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Surabaya.
“Saat ini ada 256 warga binaan di Rutan Perempuan Surabaya,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, Kamis (14/11/2024).
Dari jumlah tersebut, 194 orang diantaranya ber-KTP Sidoarjo. Sedangkan yang merupakan penduduk luar Sidoarjo tapi tetap di Jawa Timur ada 39 orang.
“Yang tercatat sebagai warga luar Jatim ada 18 orang, dan 5 orang lainnya bermasalah dengan NIK-nya,” lanjut Heni.
Untuk itu, Heni berharap warga binaan yang sudah terdaftar sebagai DPT maupun DPTb dapat menyalurkan hak pilihnya saat pilkada serentak nanti.
“Tentunya ini menjadi upaya pemenuhan hak suara yang terus kami optimalkan, sehingga seluruh warga binaan bisa memilih,” terangnya.
Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Sidoajo memberikan sosialisasi terkait mekanisme pemilu, prosedur pencoblosan, serta persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih.
Hal ini dilakukan agar warga binaan bisa memahami tata cara pemungutan suara pada 27 November mendatang, serta pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar.
Selain melakukan sosialisasi, KPU Sidoarjo juga memberikan edukasi tentang Pemilu 2024 kepada warga binaan. Mulai dari peserta pemilu, calon gubernur dan wakil gubernur, hingga calon bupati dan wakil bupati.
Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Perencanaan, Data dan Informasi M. Natsiruddin Yahya mengatakan, sosialisasi kepada warga binaan sangat penting dilakukan. Pasalnya, mereka berada di lokasi khusus.
“Sosialisasi ini dilakukan agar warga binaan memahami tata cara pemungutan suara. Dan saya juga berharap para warga binaan bisa menggunakan hak pilihnya,” ujar Yahya.
Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya Amiek Diyah Ambarwati menjelaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk memastikan warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.
“Saya harap dengan adanya kegiatan ini, warga binaan dapat lebih paham dan aktif dalam proses pemilu yang demokratis,” ungkap Amiek. (roi)
