Aksi Protes Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam Pengesahan UU KUHAP

Siginews.com-Jakarta – Di tengah pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP, justru memicu gelombang protes.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mendatangi Gedung Parlemen dan melaporkan belasan anggota Komisi III DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Selasa (18/11/2025).

Aksi yang digelar di Gerbang Pancasila DPR RI ini menyoroti dugaan kuat bahwa proses penyusunan RUU KUHAP tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Mereka sambil membawa poster-poster penolakan terhadap rancangan KUHAP.

Koalisi mendesak MKD segera bertindak atas dugaan pelanggaran etik yang mereka klaim telah terjadi selama proses panjang pembahasan undang-undang krusial tersebut.

Perwakilan Koalisi sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadhil Alfathan, menegaskan alasan pelaporan tersebut.

“Pelaporan atau pengaduan ini kami tempuh karena dalam proses panjang pembahasan KUHAP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna,” ujar Fadhil.

Fadhil mencontohkan, proses diskusi yang mereka ikuti hanya disebut sebagai ‘diskusi informal’ dalam undangan resmi. Namun kemudian oleh DPR diklaim sebagai ‘Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)’.

“Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum,” jelas Fadhil

Langkah pelaporan ke MKD ini diambil karena Koalisi menilai proses penyusunan revisi UU KUHAP sarat dengan pelanggaran etik, terutama terkait transparansi, aspirasi, dan hak partisipasi publik.

Koalisi melayangkan menuntut kepada Pimpinan DPR RI agar menghentikan sementara proses pengesahan RUU KUHAP tingkat dua hingga laporan dugaan pelanggaran etik di MKD selesai diselidiki dan tuntas.

 

(Editor Aro)