Aktivis 98: Berikan Dana Hibah Petani Gagal Panen Tembakau di Lamongan

siginews.com-Surabaya – Kemarau basah ditahun 2025 menjadi penyebab petani tembakau gagal panen, yang berujung kerugian ekonomi hingga sosial. Andreas Pardede, aktivis tahun 1998 meminta pemerintah mengalokasikan atau memberikan dana hibah kepada petani yang gagal panen.

“Tentu kita menyampaikan rasa prihatin kita kepada petani tembakau yang mengalami gagal panen,” ujar Andreas Pardede kepada siginews.com usai acara Diskusi Terbuka Peringatan Hari Tani bertemakan ‘Arti Penting Petani Dalam Gerakan Sosial’ di Sekolah Alam Petani Muda Nusantara, di Jalan Rungkut Menanggal No 26, Surabaya, Sabtu (27/9/2025) malam.

Andreas menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memberikan perhatian serius terhadap para petani yang mengalami gagal panen tembakau.

https://siginews.com/berita/gagal-panen-bikin-petani-tembakau-di-lamongan-hancur-lebur

Misalnya sejauh mana dampak gagal panen tersebut terhadap kerugian yang dialami petani. Dan pada tingkat selanjutnya, problem ekonomi dan sosial apa yang mereka hadapi dari kerugian-kerugian yang mereka alami dari gagal panen tersebut.

“Satu hal yang penting yang harus kita sampaikan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Misalnya, perlu sesuatu perhatian yang serius, sejauh mana Pemprov Jatim penting atau berkewajiban memberikan semacam bantuan, apakah itu hibah atau mekanisme yang lain sebagai jaring pengaman sosial kepada para petani yang mengalami gagal panen tersebut,” katanya.

https://siginews.com/berita/pemkab-lamongan-dan-pemprov-harus-bantu-petani-tembakau-gagal-panen

Andreas yang pernah menjabat sebagai Komisoner Bawaslu Jawa Timur periode 2012-2017 ini mengatakan, alokasi dana sebagai jaring pengaman kepada petani yang mengalami gagal panen bisa diambilkan dari alokasi dana hibah.

“Selama ini kita tahu dana hibah disalurkan lewat program-program yang ada di DPRD, maupun program-program yang di eksekutif (pemerintah), tetapi kita tidak tahu transparansi arah dan efektifitas dari hibah tersebut,” ujarnya.

“Dari pada (dana hibah) dikelola secara tidak jelas, sebaiknya hibah-hibah itu saatnya diarahkan ke yang jelas, misalnya seperti sekarang ini ada gagal panen di pertanian tembakau itu bisa dialihkan ke para petani yang mengalami gagal panen tersebut sebagai bantuan kepada mereka untuk menopang, tidak hanya persoalan petani lahan tembakau yang akan tanami kembali, tetapi itu juga sebagai penompang sistem ekonomi sosial mereka yang terganggu akibat gagal panen tersebut,” harapnya.

https://siginews.com/berita/petani-tembakau-merana-ditengah-panen-raya-pemkab-lamongan-bungkam

Ia menegaskan kembali, pemerintah seharusnya membuat program-program khusus yang dilakukan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk dialokasikan kepada para petani yang gagal panen.

“Kalau memang itu belum dianggarkan, katakanlah pada tahun anggaran 2025 karena massa anggaran 2025 sudah hampir selesai. Sebaiknya, itu dianggarkan di anggaran tahun 2026, bagaimana memberikan bantuan kepada para petani tembakau yang mengalami gagal panen tersebut,” jelas Andreas Pardede.

(jrs)