Bukan dari APBN, Ini Asal Dana Program Makan Bergizi Gratis

siginews-Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia dan berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat.

Ia menyebut, dana triliunan rupiah beredar di masyarakat berkat dukungan dari berbagai mitra.

Hal ini disampaikan usai rapat pembahasan perkembangan program prioritas nasional, termasuk progres Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Merdeka, Selasa (12/8/2025).

“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelas Dadan.

Dukungan Kemitraan Luas Menjangkau Seluruh Indonesia

Dadan menjelaskan, program SPPG saat ini telah menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

Program ini terlaksana berkat kemitraan luas yang melibatkan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), dan pelaku usaha.

Hingga saat ini, sebanyak 5.103 SPPG sudah beroperasi, sementara ribuan SPPG lainnya sedang dalam tahap persiapan.

Puluhan Juta Penerima Manfaat dan Peningkatan Ekonomi Lokal

Menurut Dadan, program ini telah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat dan diperkirakan akan segera mencapai 20 juta.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya.

Sementara itu, anggaran APBN yang terserap untuk MBG sebesar Rp8,2 triliun dialokasikan khusus untuk intervensi gizi.

Dadan juga menyebutkan, implementasi MBG telah berhasil menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, dan hotel kini beralih fungsi menjadi SPPG untuk memasak dan mengirimkan makanan bergizi.

“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” ungkapnya.

Saat ini, BGN sedang mempercepat verifikasi 17 ribu calon SPPG dengan meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan.

“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” pungkasnya.

(Editor Aro)