Jatim Sabet Juara Adinata Syariah 2026, Emil Justru ‘Bongkar’ PR Besar

Siginews.com-Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berhasil menyabet peringkat pertama dalam anugerah Adinata Syariah 2026 untuk sejumlah kategori strategis. Kendati mengukir prestasi membanggakan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyoroti sejumlah PR Besar yang perlu dibenahi.

Pencapaian tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jatim yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Wakil Direktur Eksekutif I KDEKS Jatim Abdul Mongid di Surabaya, Senin (27/7/2026).

Pada ajang Adinata Syariah 2026, Jatim menduduki posisi teratas untuk kategori Zona Kuliner Halal, Aman, Sehat (KHAS); Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal; serta Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.

“Tetapi prestasi ini bukan buat kita terlena dan berpuas diri, kita mencoba justru dalam rapat tadi untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan kita,” ujar Emil, Selasa (28/7/2026).

“Karena kita bukan bekerja untuk sekadar penilaian Adinata Syariah, tapi untuk membawa manfaat nyata pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur,” tambahnya.

Emil menjelaskan, salah satu fokus evaluasi saat ini adalah pemetaan potensi ekspor halal. Menurutnya, struktur ekspor Jatim didominasi oleh produk olahan, mesin, dan industri yang umumnya tidak tergolong dalam kategorisasi sertifikasi halal.

Ia mencatat, angka ekspor pangan Jatim saat ini berada di kisaran USD 2,5 miliar dari total nilai ekspor daerah yang menembus lebih dari USD 30 miliar.

“Kita memang meraih peringkat yang relatif tinggi di banyak kategori. Cuma untuk ekspor halal, kita tidak bisa lihat satu-satu. Energi kita lebih baik difokuskan ke hal yang lebih urgent,” ungkapnya.

Guna memperkuat ekosistem tersebut, Pemprov Jatim memprioritaskan sektor strategis lain seperti pangan melalui program Kampung Sembelihan Halal untuk produk unggas, serta pengembangan pariwisata ramah wisatawan Muslim yang tetap inklusif.

Selain ekspor dan pariwisata, rakor tersebut juga menyoroti penguatan ekosistem pengumpulan zakat serta konsolidasi data lintas dinas. Emil menegaskan pentingnya peran negara yang proporsional dalam memfasilitasi zakat masyarakat.

Terkait tata kelola data, Pemprov Jatim terus mendorong skema Satu Data (SATA) agar seluruh kebijakan ekonomi syariah berbasis pada data yang akurat dan dapat dipantau secara periodik.

“Tujuannya untuk melihat apakah kita ini bekerja berbasis data atau tidak, memonitor data secara periodik atau tidak, dan mengumpulkan data ini dengan metode yang efisien atau tidak. Kita tinggal melanjutkan arahan Bu Gubernur, sehingga yang masih tersisa residual ini bisa semua terkonsolidasi dengan baik,” pungkas Emil.

 

(Editor Aro)