Prabowo Setujui Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag Paska Insiden

Siginews.com-Jakarta – Merespon insiden bangunan ponpes yang runtuh di Sidoarjo dan keberadaan 42 ribu ponpes di Indonesia, Presiden Prabowo memberikan lampu hijau untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan meningkatkan standar keamanan dan kualitas pendidikan bagi 16 juta santri.

Fokus utama Presiden adalah memastikan keselamatan fisik. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini ditugaskan melakukan asesmen keamanan teknis menyeluruh terhadap seluruh bangunan pesantren.

“Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” kata Mensesneg.

Namun, perhatian tidak hanya pada fisik. Presiden juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan:

“Bapak Presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian untuk membekali para santri selain ilmu agama juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi,” ujar Mensesneg.

Lebih menarik, pemerintah akan memberdayakan santri secara langsung. Kementerian PU berencana membuat program pelatihan konstruksi dan sipil bagi santri terpilih.

Langkah ini bertujuan agar setiap pondok pesantren memiliki santri yang kompeten untuk turut memastikan keamanan dan standar pendirian bangunan di lingkungan mereka sendiri.

“Kita berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU, untuk melatih para santri yang berasal dari pondok pesantren masing-masing untuk dilakukan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi maupun sipil,” kata Mensesneg.

Dukungan anggaran APBN akan segera disiapkan menyusul rampungnya inventarisasi kebutuhan.

“Kita inventarisasi bersama-sama mana yang secara status itu memungkinkan dan tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya dalam hal ini APBN,” tandasnya.

 

(Editor Aro)