Sebut Rezim Khianati Konstitusi, Ini Kritikan Tajam Aktivis 98 Bandung

Siginews.com-Bandung – Jaringan Aktivis ’98 lintas generasi menutup “Riungan Nasional Aktivis 98” dengan menyampaikan pernyataan sikap keras terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

Dalam pertemuan yang digelar di Bandoengsche Melk Centrale, Bandung, Minggu (19/4/2026), para aktivis secara lugas menyebut rezim Prabowo–Gibran telah mengkhianati amanat Dasa Sila Bandung serta Pembukaan UUD 1945.

Ketua Perkumpulan Aktivis 98, M. Suryawijaya, dalam pidatonya menyatakan bahwa forum yang berlangsung sejak 17 April ini merupakan refleksi mendalam atas kondisi demokrasi, ekonomi, dan geopolitik Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa.

“Jangan khianati Dasa Sila Bandung. Nilai-nilai yang digagas para founding fathers melalui Konferensi Asia Afrika bukan hanya relevan di masa lalu, tetapi juga menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini,” tegas Suryawijaya.

Dalam forum tersebut, Aktivis ’98 membeberkan sejumlah poin krusial yang menjadi landasan kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah:

1. Geopolitik: Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dinilai mencederai prinsip kedaulatan negara dan semangat non-intervensi.

2. Demokrasi: Praktik demokrasi dinilai terjebak pada tataran prosedural dan gagal mewujudkan keadilan substantif, diperburuk dengan rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya persepsi korupsi.

3. Ekonomi: Sistem ekonomi dinilai masih terjebak dalam paham neoliberalisme yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Mereka menyoroti ketergantungan pada kebijakan global, termasuk warisan Letter of Intent (LoI) dengan IMF, yang dianggap memperlemah kemandirian nasional.

4. Budaya: Arus westernisasi dinilai semakin meminggirkan identitas nasional serta eksistensi masyarakat adat.

Para Aktivis ’98 juga menegaskan bahwa Dasa Sila Bandung tidak boleh sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat.

Pernyataan sikap ini menjadi seruan moral bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali pada prinsip dasar kedaulatan, keadilan, dan kemandirian.

Kegiatan yang dihadiri perwakilan aktivis dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi gerakan sipil.

Para aktivis berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai kontrol sosial guna menjaga arah demokrasi Indonesia agar tetap sesuai dengan cita-cita reformasi 1998.

 

(Editor Aro)