• Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
Siginews.com
  • Home
  • Indepth
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Sport
  • Lifestyle
  • Daerah
  • Indeks
Siginews.comSiginews.com
  • Home
  • Indepth
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Sport
  • Lifestyle
  • Daerah
  • Indeks
Search
  • Rubrikasi
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Ekbis
    • Hukrim
    • Hankam
    • Lifestyle
    • Jawa Timur
Have an existing account? Sign In
© 2024 - Siginews.com
Jawa Timur

Puluhan Aktivis Demo Desak Pemerintah Serius Lindungi Perempuan & Anak

Reporter : Redaksi Selasa, 25 Februari 2025
(Foto: pray/editing.aro) 
SHARE

Jombang – Belajar dari kasus Femisida atau pembunuhan perempuan karena alasan jenis kelamin sebagaimana dialami oleh Putri (18) siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) asal Kecamatan Kesamben, Jombang, menjadi sinyal abainya negara dalam menyediakan ruang aman bagi perempuan dan anak.

Perempuan dan anak kerap menjadi objek kriminalisasi hingga berujung pada hilangnya nyawa. Dan nyatanya dewasa ini itu tetap berlangsung dan terus meningkat. Meski upaya penegakan hukum terus dilakukan, tapi tetap menjadi sinyal minimnya ruang aman.

Puluhan aktivis, elemen masyarakat dari kalangan muda yang peduli dengan kondisi tersebut menggelar aksi unjuk rasa di halaman taman informasi Jombang dan berlanjut ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Selasa (25/2/2025).

Koordinator aksi Ana Abdillah mengatakan aksi mimbar bebas rakyat dilakukan untuk merespon suara rakyat atas minimnya ruang aman. Kriminalitas meningkat di Jombang, sayangnya objek dari tindakan kriminalitas cenderung menyasar pada perempuan dan anak.

Baca Juga:  YLC Dan PBH Peradi Banyuwangi Siap Bantu Kasus Kejahatan Sexual Anak

“Jombang tidak lagi aman. Angka kriminalitas yang terjadi sangat mengerikan,” ungkap Ana Abdilah pada Selasa, (25/2/2025).

Menurut aktivis Women Crisis Center (WCC) itu, aksi unjuk rasa sebagai upaya merespon suara-suara ketidakadilan di masyarakat. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus femisida PR dan kasus-kasus kekerasan lainnya.

“Menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menciptakan ruang aman di seluruh wilayah Jombang,” ujar Ana.

Dalam kasus Femisida PR, memang diakui Ana pihak polisi cekatan dalam menangkap para tersangka. Upaya penegakan hukum tetap harus dikawal dan memberikan keadilan bagi korban.

Baca Juga:  Kapolri: PPA & PPO Harus Jadi Motivator Bagi Perempuan Indonesia

Sayangnya, langkah kepolisian tidak diikuti oleh kepedulian pemerintah daerah. Usai kasus penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan terhadal Putri terungkap oleh pihak polisi, keluarga korban mengaku tak satu pun dari instansi pemerintah daerah yang memberikan dukungan.

“Ini penting apakah pemulihan dampak dari peristiwa femisida ini itu bisa dirasakan oleh keluarga korban,” bebernya.

Ana meneruskan, padahal di aturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pemerintah daerah mesti mengakomodir pemulihan dampak kerugian materiil maupun imateriil.

“Suport sosial, dukungan emosional yang penting didapatkan keluarga. Semoga tidak ada korban putri-putri lain,” terangnya.

Mewakili suara korban, Ana mendesak komitmen dari pemerintah daerah terutama DPRD Jombang mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak.

Baca Juga:  Massa FRMJ Geruduk Kantor DPMD Jombang, Dituding Jadi Sarang Korupsi

Perda yang penyusunannya melibatkan perwakilan korban. Mengakomodir usulan-usulan hingga bisa bersinergi menjalankan program-program perlindungan dan pendampingan korban kekerasan.

“Kriminalitas yang terjadi di Jombang menandai kemendesakan kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak,” lanjutnya.

Di wilayah pendidikan, pihaknya mendorong pendidikan kesehatan reproduksi itu tidak cukup dipelajari dalam Ilmu Pengetahuan Alam soal anatomi tubuh saja. Tapi mestinya diberikan pengetahuan kesehatan reproduksi mengingat di Jombang sudah ada Peraturan Bupati soal kesehatan reproduksi.

“Banyak pusat pengaduan satuan pendidikan tidak aktif, level pendidikan dibawah kementrian agama, pendidikan dan kebudayaan tidak aktif, tapi satgas nya banyak, aktivitas inovasinya nihil,” tandasnya.

(Pray)

Tag :DemoDemo puluhan aktivisKekerasan perempuan dan anak
Ad imageAd image

BERITA TERBARU

Awas! Mulai Kamis Ini, Pemkot Surabaya Berlakukan Jam Malam Anak
Kamis, 3 Juli 2025
Sekolah di Surabaya Wajibkan Bahasa Jawa, Pakai Logat Khas Suroboyo
Kamis, 3 Juli 2025
125 Pelajar Miskin di Ponorogo Akan Sekolah Gratis di Sekolah Rakyat
Kamis, 3 Juli 2025
PORPROV Jatim: Probolinggo Sabet 6 Emas, Surabaya Mengejar Ketat
Kamis, 3 Juli 2025
Surabaya Printing Expo 2025 Buka 9-12 Juli, Pamer Teknologi Terbaru
Kamis, 3 Juli 2025
Ad imageAd image

Berita Populer

Awas! Mulai Kamis Ini, Pemkot Surabaya Berlakukan Jam Malam Anak

Sekolah di Surabaya Wajibkan Bahasa Jawa, Pakai Logat Khas Suroboyo

125 Pelajar Miskin di Ponorogo Akan Sekolah Gratis di Sekolah Rakyat

PORPROV Jatim: Probolinggo Sabet 6 Emas, Surabaya Mengejar Ketat

Surabaya Printing Expo 2025 Buka 9-12 Juli, Pamer Teknologi Terbaru

Berita Menarik Lainnya:

Ketua DPR Puan Umumkan: Presiden Kirim Daftar Calon Dubes Baru

Kamis, 3 Juli 2025

Kuliner Surabaya: ‘Mbok-mbok’ Penjual Semanggi Lestarikan Sejarah Kota

Kamis, 3 Juli 2025

Penulisan Sejarah: Fadli Zon Tegaskan Siap Lanjut Meski Diprotes DPR

Kamis, 3 Juli 2025

Fraksi PDIP Desak Penghentian Penulisan Ulang Sejarah 98,Ini Alasannya

Kamis, 3 Juli 2025
Siginews.com

Siginews.com adalah media online yang berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan untuk generasi Indonesia.

  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Foto
  • Video
  • Indepth
  • Opini
  • Pilihan Redaksi

Ikuti Kami

Copyright 2024 – Siginews.com

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?