Jombang – Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, membantah adanya pembatasan kegiatan jurnalis atau wartawan dalam meliput acara serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jombang di Gedung DPRD Jombang. Bantahan ini disampaikan Hadi Atmaji sebagai respons atas keluhan sejumlah wartawan yang merasa dipersulit dalam melakukan peliputan.
Menurut Hadi Atmaji, pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi atau kebijakan untuk membatasi akses wartawan dalam meliput acara sertijab tersebut. Ia justru menilai bahwa perasaan terbatasi tersebut muncul dari interpretasi wartawan sendiri.
“Kalau teman-teman merasa ada pembatasan itu dari temen-temen sendiri. Kami tidak ada pembatasan,” ucap Hadi Atmaji, Rabu (5/3/2025).
Ketua DPC PKB Jombang itu, menyebut bukan tidak boleh masuk, tetapi itu anjuran dari protokoler. Sembari mengumpamakan jika gesung kegiatan dipenuhi ratusan wartawan menunjukkan sesuatu yang tidak bagus.
“Kan masak harus masuk semua, ratusan wartawan kan gak bagus juga kan,” ujarnya.
Ia mengklaim pihak DPRD Jombang dalam kondiai bersemangat untuk refokusing sertijab dengan alasan berbeda dari kabupaten lain. Untuk itu, sertijab hanya mengundang unsur yang terkait saja.
“Kita ini mengundang unsur-unsur yang sangat Terkait dengan sertijab ini saja, gitu loh,” akunya.
Baginya tidak ada pembatasan sama sekali, kalau pengaturan timing untuk melakukan wawancara, iya. Dirinya juga beralasan tidak boleh masuk ke lokasi acara.
“Itu kan protokoler banget, tapi setelah keluar ada batasan nggak ada kan, oke Terima kasih,” tandasnya.
Sebelumnya, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang terkesan anti dengan aktivitas kegiatan peliputan jurnalis.
Kesan anti itu tampak saat sejumlah wartawan dan jurnalis hendak melakukan peliputan kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jombang masa jabatan 2025-2030 di gedung DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (5/3/2025) malam.
Ketua PWI Jombang Muhammad Mufid mengatakan, pekerjaan jurnalis bukan pengemis yang mesti dibatasi kinerjanya. Bagaimana bisa kegiatan peliputan momen besar Kabupaten Jombang harus dibatasi aksesnya.
“DPRD Jombang harus berbenah dalam keterbukaan publik. Kami wartawan bukan pengemis, yang perlu dibatasi kinerjanya,” ucap Mufid dengan nada geram. (Pray/Aro)
